Warga Penghayat Kepercayaan Banyuwangi Dapat Pengakuan di KTP
Warga kepercayaan penghayat di Banyuwangi akhirnya dapat pengakuan identitas. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banyuwangi, IDN Times - Ratusan warga Banyuwangi penganut penghayat kepercayaan akhirnya bisa mendapatkan pengakuan. Mereka resmi mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bupati Banyuwangi Ipuk Fietsiandani mengatakan, saat ini di kolom agama KTP para penghayat kepercayaan sudah tertulis “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Sebelumnya, ada warga penghayat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Ada pula yang mengosongkan kolom agamanya.
"Warga penghayat kepercayaan yang belum mendapat dokumen kependudukan secara baik masih cukup besar. Saya tadi tanya, ada sekitar 300. Akan saya kawal biar segera beres,” ujar Ipuk saat berkantor di Desa Singolatren, Kecamatan Singojuruh, Rabu (2/6/2021).
Penghayat Kepercayaan sendiri telah diakui negara melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Konstitusi juga sudah mengabulkan uji materi terkait UU Adminduk, sehingga para penghayat berhak mencantumkan kepercayaannya di dokumen kependudukan.
1. Semua kepercayaan harus dihargai
Warga kepercayaan penghayat di Banyuwangi akhirnya diakui identitasnya. IDN Times/IstimewaDalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta kepada warga untuk percaya diri dan tidak perlu lagi malu dengan kepercayaan yang dianut. Sebab, semua kepercayaan harus dihargai sesuai spirit nilai nilai Pancasila.
“Saya minta diajukan kolektif. Langsung ratusan penghayat. Kita fasilitasi. Tidak boleh ada diskriminasi, ini spirit Pancasila yang kemarin kita peringati hari lahirnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan proaktif berkomunikasi dengan teman-teman penghayat,” jelas Ipuk.
"Saya tadi lihat, Kartu Identitas Anak salah seorang warga sudah tertera di kolom agamanya, ‘Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa’. Jadi sejak usia anak, saya minta tidak boleh malu. Masyarakat juga jangan menstigma. Mari ciptakan masyarakat yang saling menghargai,” tambahnya.
2. Berharap bisa hilangkan stigma
Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani. IDN Times/IstimewaIpuk menjelaskan, program berkantor di desa alias bupati ngantor di desa (Bunga Desa) yang sudah dilakukan rutin sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu membuatnya banyak menerima masukan, salah satunya dari warga penghayat kepercayaan.
“Dokumen kependudukan ini strategis. Jika tidak tercatat dengan baik, dampak turunannya banyak. Mau berdikari usaha, urus izin bisa susah kalau tidak punya dokumen adminduk. Setelah dokumen ini beres dengan baik, warga penghayat bisa mengakses berbagai program pemerintah, ada kesehatan, pendidikan, bantuan usaha, dan sebagainya,” ujarnya.
Ipuk menyebut tantangan berikutnya untuk mewujudkan pelayanan yang adil bagi semua warga, termasuk penghayat kepercayaan, bisa dimulai dari sektor pendidikan.
“Saya tadi dapat laporan, memang masih ada stigma, sehingga bisa jadi anak tidak mau ngomong soal kepercayaannya. Akhirnya di sekolah dia tidak mendapat pendidikan agama sesuai kepercayaannya sebagai penghayat. Memang ini jadi tantangan besar bagaimana sekolah memiliki guru penghayat kepercayaan,” jelas Ipuk.
“Jadi dengan dokumen Kartu Identitas Anak yang jelas, seorang anak yang menghayati kepercayaannya, jangan kemudian dikelompokkan ikut pelajaran sholat, pendidikan agama Hindu, Kristen, dan yang lainnya,” tambahnya.
Baca Juga: Pemkab Madiun Baru Terbitkan 3 KTP Penghayat Kepercayaan
3. Warga penghayat kepercayaan susah mendapatkan akses layanan publik
Ilustrasi KTP Elektronik atau E-KTP (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Daroni menyambut antusias fasilitasi dari Pemkab Banyuwangi. Dengan begitu, mereka bisa membereskan berbagai dokumen adminduk, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan sebagainya.
“Kami merasa sangat diperhatikan,” ujarnya yang juga pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Banyuwangi.
Sementara Haryanto, Sekretaris Persada Banyuwangi, menambahkan, selama ini warga penghayat yang berdikari dengan membangun usaha. Namun, saat akan mengurus izin usaha kesulitan karena dokumen kependudukannya tidak tertata dengan baik.
“Sekarang senang, kami bersyukur, keyakinan kami bisa dicantumkan di KTP. Saya satu keluarga, istri dan dua anak semua sama yaitu penghayat kepercayaan,” imbuh Hendri, warga penghayat kepercayaan.
Baca Juga: Satu Persen Penganut Kepercayaan di Jatim Kantongi KTP Penghayat
