Warga Banyuwangi Terdampak Belum Dapat Bantuan Diminta Lapor ke Desa
Sejumlah bantuan sosial sembako di Banyuwangi yang bakal dibagikan. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banyuwangi, IDN Times - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas meminta kepada warga yang terdampak COVID-19 namun belum mendapatkan bantuan sosial untuk segera melapor ke kantor desa setempat. Sejauh ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempercayakan validitas data yang dimasukkan ke program smart kampung kepada kepala desa dan RT-RW.
"Siapapun teman teman yang tahu tetangganya mestinya dapat tapi kok gak dapat, tolong datang ke desa. Kalau misalnya tetap gak dapat, datang ke dinas sosial," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (4/5).
Total bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 di Banyuwangi sendri mencapai Rp 496 miliar. Dana tersebut gabungan dari bansos pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang disalurkan hingga beberapa bulan ke depan.
1. Minta RT/RW cek langsung ke bawah
Pixabay.com/shameersrkSecara bertahap, kata Anas, bantuan tersebut telah mulai diterima warga sejak akhir April lalu, antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, dan BLT Dana Desa. Memasuki bulan Mei, sejumlah bantuan akan segera dibagikan kembali.
Pendataan warga yang butuh bantuan tersebut dipercayakan ke pemerintah desa agar tidak tumpang tindih, agar program bantuan tidak menumpuk di orang orang tertentu. Misalkan sudah mendapatkan BBNT namun masih diajukan untuk mendapatkan BLT dari pemerintah pusat.
"Lagi-lagi masih ada beberapa desa yang sudah mendapatkan BBNT, masih diajukan ke BLT desa. Tolong kalau bisa, para kepala desa cek ulang ke bawah dengan RT RW nya. Kasihan yang belum dapat," ujarnya.
2. Total bantuan Rp496 miliar
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Dok. Humas Pemkab Banyuwangi)Dari total bantuan sosial Rp 496 miliar yang dikucurkan kepada warga, antara lain bantuan pangan non tunai Rp 228,8 miliar menyasar 139.309 Kepala Keluarga (KK), PKH untuk 59.563 KK senilai Rp 102,5 miliar.
Kemudian BLT Desa dianggarkan Rp 66,7 miliar kepada 36.979 warga. Ada juga Bansos Tunai Kemensos sebesar Rp58,2 miliar untuk 32.344 KK.
"Data terakhir, surat dari Kemensos, Bansos Tunai untuk Banyuwangi ditingkatkan menjadi 45.000 penerima. Artinya, jumlah bansos keseluruhan bisa lebih dari Rp496 miliar,” ujarnya.
Selain dari pemerintah pusat, Banyuwangi mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar Rp 24 miliar yang diperkirakan menyasar 35 ribu warga terdampak.
Adapun dari APBD Banyuwangi dikucurkan berbagai skema, mulai paket sembako untuk 21.700 KK, paket nutrisi untuk 5.400 ibu hamil-menyusui, bantuan 4.000 penyandang disabilitas dan pekerja seni serta pariwisata, hingga insentif bagi 5.000 santri serta penambahan beasiswa mahasiswa.
"Jumlah bantuan keroyokan pusat, provinsi, dan kabupaten melebihi jumlah warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai tumpang tindih, sehingga kelebihan kuota bantuan bisa menyasar warga non-DTKS,” ujarnya. Jumlah warga di DTKS Banyuwangi sendiri sebesar 193.306 KK.
Baca Juga: Ibu Hamil dan Menyusui di Banyuwangi akan Dapat Bantuan Rp300 Ribu
3. Bantuan juga ditujukan kepada warga non DTKS
Ilustrasi virus corona. (IDN Times/Mia Amalia)Plt Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim menambahkan, pada bulan Mei, akan dicairkan bantuan lebih dari Rp66 miliar, mulai Bansos Tunai Kemensos, PKH, BPNT, hingga paket sembako dan nutrisi ibu hamil-menyusui dari Pemkab Banyuwangi.
"Itu belum termasuk BLT Dana Desa yang juga terus cair secara bertahap," jelasnya.
Bantuan BLT dari Kemensos diberikan selama tiga bulan untuk membantu warga menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. BLT dari Kemensos tersebut juga sudah mulai diberikan sejak 30 April 2020.
“Ada 32.344 KK Banyuwangi yang mendapat BLT Kemensos. Data ini yang datanya sudah mendapat persetujuan dari Kemensos. Terakhir, kami juga sudah mendapat penambahan kuota jadi 45 ribu, ini akan kami terus input datanya agar bisa kami optimalkan penerima manfaatnya,” ujar Lukman.
Lukman merinci skema bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan untuk Banyuwangi. Selain BLT Kemensos, juga ada Bantuan Pangan Non Tnai (BPNT) menjangkau 109.415 KK, dan ada penambahan BPNT sebesar 29.894 KK.
“Jadi ada 139.309 KK yang menjadi sasaran penerima manfaat PKH dan BPNT. Sehingga, kalau ditotal untuk penerima manfaat BLT Kemensos dan PKH/BPNT, totalnya 171.653 KK," kata Lukman.
Lukman lalu menjelaskan, bahwa penerima program adalah mereka yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di Banyuwangi ada 193.309 KK yang masuk dalam DTKS.
Dengan begitu, lanjutnya, ada 21. 653 KK yang belum tercover dua program dari Kemensos, yaitu 15.504 KK tersebar di desa dan 6.089 KK di kelurahan.
”Untuk yang di desa akan di-cover BLT Dana Desa, di mana sasaran penerima manfaat BLT Desa sebesar 36.979 KK. Sedangkan yang di kelurahan, diintervensi program pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Baca Juga: BPBD Banyuwangi Sebut 9 Kecamatan di Banyuwangi Rawan Banjir
