Antisipasi Tumpahan Minyak, SKK Migas Gelar Latihan di Banyuwangi
Pembekalan latihan gabungan penanggulangan tumpahan minyak SKK Migas di Kabupaten Banyuwangi. IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banyuwangi, IDN Times - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama 13 KKKS di wilayah kerja Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menerbitkan prosedur tetap (protap) tumpahan minyak. Acara juga dibarengi dengan latihan gabungan penanggulangan tumpahan minyak di Kabupaten Banyuwangi.
1. Ciptakan pedoman dalam penanganan tumpahan minyak
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih mengatakan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki tingkat risiko yang tinggi. Salah satu bentuk risiko yang dapat terjadi di lapangan migas wilayah lepas pantai (offshore), terjadinya tumpahan minyak. Latihan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menanggulangi kejadian tumpahan minyak.
"Berkaca pada kejadian tumpahan minyak yang terjadi beberapa waktu lalu, SKK Migas merasa perlunya membuat suatu protap antar KKKS yg bekerja dalam 1 area. Tujuan diberlakukannya protap ini adalah untuk memberikan pedoman kepada KKKS sehingga penanggulangan dapat terlaksana secara baik, sigap, cepat, tepat, dan meminimalisir dampak terhadap lingkungan," kata Susana, saat pembekalan latihan SKK Migas di Banyuwangi, Rabu (11/3).
2. Penyebab tumpahan minyak karena vandalisme dan faktor eksternal
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Susana melanjutkan, sampai kuartal ketiga di tahun 2018, telah terjadi insiden tumpahan minyak sebanyak 3 kali dengan volume tumpahan sebesar ± 2 ribu BBLS.
"Dan 67% dari insiden tersebut di dominasi kegiatan Vandalism dan Faktor Eksternal lainnya," katanya.
Sementara itu, di tahun 2019 kejadian tumpahan minyak dan kebocoran gas tercatat sebanyak 20 kali pada kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.
"Peningkatan jumlah kejadian kebocoran didominasi oleh vandalisme oleh pihak eksternal. akibat vandalisme total tumpahan sebanyak 944,7 barrel," jelasnya.
3. Target produksi jangan sampai abaikan keselamatan
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, latihan penanganan tumpahan minyak sekaligus penerbitan prosedur, diharapkan menjadi sumber informasi terhadap daftar pejabat yang berwenang, daftar peralatan, dan personel tersertifikasi yang dimiliki oleh KKKS Jabanusa.
"Target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah dan rencana SKK Migas menuju produksi minyak 1 juta BOPD di 2030 jangan sampai mengabaikan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Untuk itulah SKK Migas merumuskan protap ini agar potensi risiko kecelakaan kerja dapat dihindari dan diminimalkan dampaknya," kata Julius.
Sebelumnya, kata Julius, di tahun 2019, SKK Migas telah menetapkan protap untuk area Kalimantan dan Sulawesi.
4. Hari ini gelar latihan bersama
Pembekalan latihan gabungan penanggulangan tumpahan minyak SKK Migas di Kabupaten Banyuwangi. IDN Times/Mohamad Ulil AlbabSelain protap, SKK Migas bersama KKKS area Jabanusa juga menyelenggarakan latihan gabungan penanggulangan tumpahan minyak di sekitar area Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi pada hari ini, Kamis (12/3).
Latihan gabungan ini dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan lain yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lantamal V Surabaya, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Pengelola Pelabuhan, Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi serta Basarnas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi selaku koordinator penanggulangan minyak area Jabanusa menyatakan dengan dilaksanakan latihan gabungan ini secara periodik, dapat menjamin kesiapan seluruh pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sebaik-baiknya prosedur tetap harus diuji melalui latihan bersama. Dengan latihan rutin maka dapat meningkatkan response time saat terjadi kecelakaan. Dukungan dari stakeholder diperlukan dalam sisi administrasi dan operasional" kata Nurwahidi.
Baca Juga: SKK Migas Secara Prinsip Dukung Penetapan Provinsi Konservasi di Papua
