1. 7 poin temuan dari BPK

Istimewa

Pertama BPK mendapatkan bukti bahwa Pemkab Jember tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Kedua, jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp1,3 triliun serta belanja barang dan jasa sebesar Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD. Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar.

Ketiga, BPK menemukan realisasi pembayaran senilai Rp68,80 miliar dari angka Rp1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, tidak menggambarkan substansi belanja pegawai berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, ditemukan kejanggalan keuangan, dari jumlah Rp126,08 miliar untuk kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, terdapat Rp107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan atau saldo simpanan di bank sesuai standar akuntansi pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, ditemukan hutang jangka pendek sebesar Rp31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Selanjutnya, yang keenam, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Ketujuh, terdapat aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan atau pemeliharaan yang belum atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan, masing-masing sebesar Rp3.4 triliun miliar, Rp2 triliun miliar, dan Rp141,46 miliar.