2. Proses memilih dosen agama melibatkan lembaga kompeten

Ketua Tim Pemetaan Radikalisme Mahasiswa di Universitas Jember, Akhmad Munir (tengah), saat konferensi pers. IDN Times/Istimewa

Agung lantas mengimbau agar masyarakat tidak berlebihan menanggapi hasil pemetaan tersebut, mengingat hal itu merupakan mapping awal yang memang masih perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan dan penelitian lanjutan.

Menurutnya, Universitas Jember akan tetap mengutamakan komunikasi dua arah dalam memberikan pemahaman Islam moderat, serta cara-cara persuasif yang konstruktif untuk menjalankan deradikalisasi di kampus.

Pihaknya juga menggandeng lembaga pemerintah, organisasi keagamaan dan lembaga lain yang berkompeten untuk mendapatkan rekomendasi pemilihan dosen agama.

"Kami melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama untuk memberikan rekomendasi dalam memilih dosen tersebut. Kemudian mempersiapkan kurikulum Mata Kuliah Umum yang mengandung materi pengembangan karakter, penanaman nasionalisme dan cinta tanah air, serta mengajak peserta didik untuk melihat permasalahan yang ada untuk kemudian bersama-sama mencari solusinya. Dosen juga aktif menjadi kawan diskusi, pendamping, bahkan teman curhat bagi mahasiswa terutama di masalah agama,” paparnya.

3. Pemetaan berbeda dengan survei

Ilustrasi lawan radikalisme. (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara itu, Ketua Tim Pemetaan Radikalisme Mahasiswa di Universitas Jember, Akhmad Munir, menambahkan, pemetaan berbeda dengan survei, di mana teknik sampling-nya diatur secara ilmiah. Pemetaan ini hampir sama dengan sensus yang mendata mahasiswa dengan mengisi kuesioner yang sudah disediakan.

Angka 22 persen, kata Munir, bukan mewakili dari keseluruhan total mahasiswa Universitas Jember, melainkan dari jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner.

“Hasil pemetaan ini pun tidak bisa begitu saja menjadi dasar generalisasi bahwa 22 persen mahasiswa kita yang mengisi kuesioner telah terpapar paham radikal. Sebab tujuannya ingin mengetahui secara dasar pemahaman keagamaan dan pemaknaan aspek teologis dan aspek politik mereka terkait konsep kepemimpinan dan kenegaraan. Jadi ibarat peta, kita tahu dimana kota Jember tapi tidak tahu apa saja isi kota Jember itu,” ujar Munir.

4. Kurikulum yang moderat

(IIustrasi) IDN Times/Arief Rahmat

Lebih lanjut Munir mengatakan, setelah pemetaan dilakukan, banyak agenda-agenda kampus terkait deradikalisasi yang dilakukan berdasarkan pada hasil mapping sebagai bahan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) merekonstruksi kurikulum berbasis moderatisme.

"Dulunya tidak ada teologi kebangsaan tapi sekarang kami masukkan tema tersebut. Dulunya tidak ada HAM dan demokrasi dalam Islam tapi sekarang sudah ada tema ini dalam RPS kita," jelasnya.

“Selain itu, rekruitmen SDM tenaga pengajar juga diperketat untuk memastikan bahwa calon pengajar PAI berprinsip ahlussunnah wal jamaah. Selain itu, secara rutin mahasiswa seminggu sekali diajak ke pondok pesantren misalnya di Pondok Pesantren Ashri Talangsari untuk mendapatkan tausiyah keislaman moderat dari ulama’-ulama’ kita. Jadi banyak program dan agenda-agenda kita yang semuanya bermuara pada mainstreaming moderatisme Islam,” tambahnya.

Baca Juga: Riset Tim LPM3, 22 Persen Mahasiswa Unej Terpapar Radikalisme