Surabaya, IDN Times - Muskin tampak senang dengan kemudi barunya. Kemudi bus yang ia tunggangi lebih mulus ketimbang sebelumnya. Maklum, bus yang ia sopiri memang baru. Lebih istimewa karena kendaraan tersebut berbahan bakar setrum.  “Busnya tidak ada suaranya jadi tidak bising, seperti tidak mengendari bus,” kata Muskin yang merupakan sopir Bus Listrik Trans Semanggi ini kepada IDN Times, senin, (19/12/2022).

Bus tersebut merupakan kendaraan listrik bekas pakai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pemerintah menghibahkan 17 bus listrik di Surabaya. Bus itu baru diluncurkan pada Selasa (20/12/2022) lalu dan akan menjadi armada tambahan bagi transportasi publik di Kota Pahlawan. 

Transformasi dari kendaraan fosil ke listrik memang membutuhkan waktu. Bagi sopir bus seperti dia, transformasi ini tak sulit dilakukan, ia hanya sedikit harus lebih beradaptasi. “Ada tombol yang berbeda, terus kecepatannya dibatasi 40 Km/jam. Kalau trobel harus direset ulang, jadi mesinnya harus dimatikan semua, ya sama kayak HP gitu," ungkap dia. 

Tampaknya bukan hanya Muskin dan rekan-rekannya sesama pengemudi bus listrik yang siap untuk bertrasnformasi. Pengemudi transportasi publik angkutan Kota Surabaya juga harus siap dengan perubahan ini. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengaku punya mimpi untuk mengurangi emisi karbon di udara Kota Pahlawan melalui transportasi publik berbasis listrik. Selain bus listrik, Surabaya juga berencana menggunakan angkutan pengumpan alias feeder listrik. Nantinya, kendaraan feeder akan beroprasi di jalan kampung menuju jalan besar yang dilalui bus. 

“Feeder itu akan kita penuhi semuanya di tahun 2024, dan sebagian kita akan menggunakan kendaraan listrik. Itu komitmen kita bersama,” katanya. 

Mimpi besar kurangi emisi lewat transportasi tersebut juga akan diwujudkan dengan penggantian kendaraan operasional roda dua berbahan fosil menjadi berbahan listrik pada 2023 mendatang.

“Insyaallah seluruh kendaraan bermotor roda dua di Kota Surabaya akan kita hitung dan akan kita alihkan menjadi sepeda motor listrik. Entah, nanti kita konversi dan kita lelang, kita jual lalu beli untuk kendaraan listrik,” tutur dia.

Saat ini ada 4.486 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Surabaya. Terdiri dari 77 unit mobil milik pejabat, 725 unit mobil operasional dan 2.665 kendaraan roda dua.

Keinginan besar dari Wali Kota Eri dikomentari oleh Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Bambang Sudarmanta. Pria yang juga manajer Science Technopark Otomotif ITS mengatakan, keinginan besar untuk mempunyai transportasi listrik boleh saja dilambungkan. Namun, pemerintah jangan lupa untuk membangun infrastruktur pendukung. 

"Salah satunya infrastruktur berupa charging station atau swap baterai," ungkap Bambang.

Lalu, untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah juga perlu membuat regulasi tentang subsidi maupun kemudahan pendanaan kendaraan listrik. Hal ini mengingat harga kendaraan listrik masih relatif mahal jika dibanding kendaraan bahan bakar.

"Hilangkan subsidi BBM dan alihkan menjadi subsidi baterai, Hapus atau permudah kewajiban STNK bagi R2 bev (battery electric vehicle) di bawah 1.5kw (<40kph)," ungkapnya.

Bukan hanya itu, yang paling penting juga adalah memberi edukasi kepada masyarakat terkait teknologi kendaraan listrik dan keamanannya. Serta butuh juga penguatan ekosistem kendaraan listrik.

"Pemerintah butuh penguatan industri komponen kendaraan listrik yang berbasis sumber daya alam dan manusia lokal melalui inisiasi pembentukan start up dari kelompok-kelompok riset di perguruan tinggi maupun di Lembaga Penelitian dan Pengembangan," terang dia. ITS sendiri, saat ini telah mengembangkan industri kendaraan listrik, mulai dari motor, mobil hingga bus listrik.

Pernyataan Bambang tentang dukungan terhadap industri kendaraan listrik memang perlu diamini. Sebab, jumlahnya hingga saat ini belum terlalu banyak. Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai November 2022, tercatat baru ada 33.810 unit kendaraan listrik di Indonesia vang meliputi kendaraan pribadi dan konvensional. Rinciannya, 7.679 unit mobil penumpang, 285 unit roda tiga, 25.782 unit roda dua, 58 unit bus, dan enam unit mobil barang.

Mimpi transformasi kendaraan listrik untuk kurangi emisi ini juga coba terus diwujudkan oleh PT PLN Persero. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan perusahaannya telah melakukan beberapa langkah. Langkah pertama, PLN memberikan harga khusus untuk pasang baru atau penambahan daya listrik di rumah pemilik kendaraan listrik. Tak hanya itu, pelanggan PLN juga akan mendapatkan diskon tarif tenaga listrik sebesar 30 persen pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB untuk home charging.

Di sisi lain, untuk mempermudah konsumen mengisi daya listrik, PLN juga terus menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hingga akhir tahun 2022, PLN telah menyediakan 570 SPKLU atau  di 238 lokasi. 

“Kami sangat serius untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik ini melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, membangun sistem dari hulu ke hilir untuk memudahkan masyarakat pengguna kendaraan listrik,” tutup Darmawan.

Dia berharap keberadaan SPKLU maupun Home Charging ini makin mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Dengan demikian, transisi kendaraan listrik ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi emisi karbon guna mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Baca Juga: 17 Bus Listrik Mulai Mengaspal di Surabaya, Diharap Bisa Kurangi Emisi