Tak Sampai Dua Jam, Aksi Tolak Omnibus Law Bubar dengan Kondusif
Jalannya aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya, Selasa (20/10/2020). Dok istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Setelah berjalan sekitar dua jam, massa demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja membubarkan diri, Selasa (20/10/2020). Kali ini, aksi yang diikuti sekitar 2.000 orang tersebut berlangsung kondusif tanpa adanya kerusuhan dan pengerusakan fasilitas seperti aksi sebelumnya.
1. Demonstrasi tolak omnibus law di Surabaya berjalan kondusif
Aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi ini dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Sejak awal, orator yang rata-rata berasal dari elemen buruh atau tani sudah mewanti-wanti agar massa tidak terprovokasi dan tidak berbuat rusuh. Para demonstran juga sempat duduk serentak mendengarkan orator menyampaikan aspirasinya terkait penolakan omnibus law satu per satu.
"Massa dari Getol (Gerakan Tolak Omnibus Law) Jatim silahkan duduk. Kita tidak ingin adanya kerusuhan kita datang untuk menyampaikan aspirasi dengan damai," ujar salah satu orator.
2. Pembubaran demonstrasi berjalan tertib
Jalannya aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya, Selasa (20/10/2020). Dok istimewaKorwil Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jatim, Muhammad Izzudin sekaligus juru bicara Getol Jatim mengatakan bahwa pihaknya sudah cukup untuk menyampaikan aspirasinya sekitar pukul 17.30 WIB. Menjelang malam, mereka pun kemudian membubarkan diri dengan tertib.
"Kita rasa sudah cukup untuk hari ini. Kita juga menghemat energi teman-teman karena aksi ini akan dilaksanakan selama beberapa hari lagi serentak dengan daerah-daerah lain," jelasnya saat dihubungi IDN Times.
Baca Juga: Siasat Pemprov Jatim agar Pelajar Tak Ikut Demo Tolak Omnibus Law
3. Tak ingin temui pejabat
Jalannya aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya, Selasa (20/10/2020). Dok istimewaSelain itu, pada aksi tersebut mereka tidak menuntut untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Menurutnya, apsirasi mereka sudah jelas yaitu untuk mencabut Omnibus Law. Selain itu, mereka juga sudah menyerukan #mositidakpercaya sehingga menganggap Khofifah maupun DPRD Jatim sama saja dengan pemerintah pusat.
"Kita dari awal tidak ada rencana untuk bertemu dengan elit politik karena kita sudah memutuskan #mositidakpercaya. Oleh karena itu kita membubarkan diri," ungkapnya.
Sebelumnya, perwakilan buruh sudah bertemu dengan Khofifah bahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD. Namun pertemuan tersebut tak menghasilkan sesuatu yang berarti. Massa pun memutuskan akan melanjutkan aksi pada Kamis (22/10/2020).
Baca Juga: Demo Anti Omnibus Law di Malang, 3000 Personel Gabungan Siaga
