Surabaya Level 1, Jangan Lupa Pemulihan Ekonomi hingga Pendidikan
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Dok. Istimewa.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Saat ini Kota Surabaya sudah memasuki skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dengan berbagai kelonggaran yang ada. Di tengah kabar bahagia ini, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menitip tiga pesan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
"Selamat! Akhirnya Kota Surabaya masuk PPKM Level 1. Artinya penanganan pandemi COVID-19 yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan, jajaran pemerintah, TNI, Polri, ormas, dan berbagai elemen masyarakat, berhasil dan efektif, di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji," ujar Awi, sapaan akrab Adi, Selasa (19/10/2021).
1. Pemulihan perekonomian harus dikawal
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Awi menuturkan, turunnya level PPKM Kota Surabaya akan berdampak langsung pada tiga sektor yang harus dikawal dengan baik oleh Pemkot Surabaya. Bidang pertama adalah percepatan pemuliha ekonomi masyarakat.
"Akan ada banyak penyesuaian tentunya. Misalnya, sejumlah sektor usaha bisa beroperasi dengan peningkatan kapasitas pengunjung, yang semuanya telah diatur di Instruksi Mendagri. Tentu ini momentum pemulihan ekonomi,” tutur Awi.
Dengan turunnya level PPKM, sejumlah kelonggaran diberlakukan. Kelonggaran-kelonggaran mulai dari kapasitas pengunjung, jam operasional, hingga dibukanya kembali sektor hiburan tentu memberi dampak positif bagi perekonomian warga.
Baca Juga: Akhirnya! Surabaya Turun ke Level 1 PPKM
2. Kebijakan fiskal akan lebih ekspansif
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Hal berikutnya adalah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Awi menerangkan bahwa pemulihan ekonomi akan berdampak langsung pada pendapatan daerah dan akan disalurkan kembali dalam berbagai program pembangunan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan kondisi ini, ke depannya APBD Surabaya direncanakan berkekuatan lebih dari Rp10 triliun
"DPRD Surabaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif seiring mulai pulihnya kapasitas fiskal daerah. Pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dari intervensi APBD harus lebih dipacu. Sehingga semuanya membentuk efek bola salju yang memulihkan ekonomi rakyat," jelasnya.
3. PTM harus selalu diawasi untuk generasi muda
Simulasi pembelajaran tatap muka SMP di Surabaya, Senin (7/12/2020). Dok Humas Pemkot SurabayaSektor terakhir yaitu pendidikan. Awi mengingatkan Pemkot Surabaya untuk mengawal dan memfasilitasi kesiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran tatap muka terutama pencegahan potensi penularan COVID-19.
”Kalau ada aspek yang kurang di sekolah, bantu dan fasilitasi, sehingga sekolah siap, sehingga anak-anak kita segera back to school secara fisik. Ini penting unntuk meminimalisasi dampak kehilangan pengetahuan akibat pembelajaran jarak jauh yang penuh tantangan, timbulnya learning loss, yang akan sangat berbahaya bagi kompetensi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Baca Juga: Selama September 2021, 41 Kasus Kriminal Terungkap di Surabaya
