Percaya Bisa Tekan Kriminalitas, PWNU Jatim Setuju Ada RUU Minol
Ilustrasi Minuman Beralkohol (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Khatib Syuriah PWNU Jatim, KH Safruddin Syarif menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Minuman Berakohol merupakan solusi tepat untuk memangkas kriminalitas di Indonesia. Bahkan, ia menyarankan agar pabrik minuman alkohol ditutup.
1. Pelarangan minuman beralkohol dipercaya bisa tekan kriminalitas
Ilustrasi Minuman Beralkohol (IDN Times/Arief Rahmat)Safruddin menjelaskan, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, minuman beralkohol adalah ummul khaba 'its atau induk dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, ia meyakini bahwa minuman beralkohol harus dihilangkan agar angka kriminalitas dapat ditekan.
"Minuman keras adalah penyebab dari tindakan kriminalitas. Maka saya sangat setuju kalau itu dilarang sedemikian rupa. Kalau untuk kepentingan orang luat negeri, cukup di hotel bintang lima saja dan jumlahnya terbatas," ujarnya, Sabtu (14/11/2020).
2. Bukan kriminalisasi berlebihan
Twitter/@nahdlatululamaSafruddin pun menganggap bahwa RUU ini nantinya tidak akan membuat kriminalisasi berlebihan di masyarakat. Ia menyalahkan tidak adanya regulasi tegas bagi peminum atau penjual bahkan produsen minuman alkohol sehingga banyak yang melakukan hal tersebut.
"Hal itu justru karena tidak ada efek jera. Kalau ada efek jera, satu tertangkap maka yang lain tidak berani melakukan. Dia akan berhenti semuanya. Kenapa mereka semua melakukan? Karena sangat ringannya hukuman," tuturnya.
Ia mencontohkan bahwa dalam Islam, peminum minuman beralkohol dihukum dengan cara dicambuk sebanyak 40 kali. Harapannya hal tersebut cukup memberikan efek jera bagi perlakunya.
"Ini bisa diserahkan ke kebijakan imam. Yang terpenting bagaimana nanti sanksi yang diberikan membuat jera sehingga tidak ada lagi orang yang mengonsumsi dan memproduksi minuman keras," ungkapnya.
Baca Juga: ICJR Dorong DPR Tidak Lanjutkan Bahas RUU Larangan Minuman Alkohol
3. Seharusnya pabrik minuman beralkohol juga ditutup
Ilustrasi Minuman Beralkohol (IDN Times/Arief Rahmat)Bahkan, Safruddin mengatakan bahwa pemerintah harusnya lebih tegas untuk menuntaskan minuman beralkohol ini dengan cara menutup pabrik-pabriknya. Sehingga tidak ada lagi kesempatan warga untuk mengonsumsi minuman beralkohol dan tidak perlu dihukum.
"Terutama pabrik-pabriknya harusnya ditutup, jangan ada pabrik. Kalau ada pabrik lalu hukumannya percuma. Karena kita melarang tapi menyediakan. Ini kan suatu kebodohan. Perusahaan-perusahaan besar yang harusnya diutamakan. Jangan karena pajak, kita merusak rakyat," pungkasnya.
Baca Juga: Asosiasi Importir: RUU Larangan Minuman Alkohol Belum Ada Urgensinya
