5 Tahun Lokalisasi Dolly Tutup, Warga Tuntut Kebangkitan Ekonomi

Surabaya, IDN Times - 2019 menjadi tahun ke-5 penutupan lokalisasi Dolly. Untuk memperingatinya, Suryatama & Co bersama dengan Forsa Pancadarma Lokamandiri (FPL) menyelenggarakan diskusi "Dialog Rakyat 5 Tahun Sudah Penutupan Lokalisasi Jarak Dolly Surabaya", Senin (30/12) di Balai RW IX, Putat Jaya Barat IX B.
1. Warga merasa pemkot belum sepenuhnya bangkitkan ekonomi warga
Dalam diskusi tersebut, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hariyanto hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini dikumpulkan bersama kuasa hukum warga saat mengajukan class action pada 2018.
"Dulu pernah dijanjikan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu perekonomian warga. Tapi, dari keluhan-keluhan warga, memang banyak masalah kompensasi yang belum klir," ujar Hariyanto seusai diskusi.
2. Bukan ingin bangkitkan lokalisasi
Hariyanto menegaskan, yang mereka perjuangkan bersama warga sekitar eks Dolly bukan untuk membangkitkan lagi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Melainkan, mereka ingin mendapatkan penghasilan yang sama besarnya seperti saat Dolly masih hidup.
"Kami sampaikan bahwa warga gang Dolly dan Jarak yang terdampak penutupan itu sepakat bersama-sama untuk tutup selamanya. Tapi, ekonominya yang kami tuntut di sini. Banyak orang yang salah tangkap," tuturnya.
Baca Juga: 3 Terminal Masih Dikelola Pemkot Surabaya, DPRD Jatim Lapor Mendagri
3. Warga banyak yang merugi dan belum alih profesi
Salah seorang warga bernama Bernadi menuturkan, warga yang dulunya berprofesi sebagai tukang parkir, tukang becak, hingga penjual kopi mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Mereka belum mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya, baik berupa alih profesi maupun kompensasi.
"Dampaknya sangat luar biasa terutama pada masyarakat yang menggantungkan nafkah di lokalisasi. Dulu pernah didata oleh RT dan RW, tapi tidak ada tindak lanjutnya," ungkap warga Jalan Kupang Gunung Jaya ini.
4. UMKM binaan pemkot tak sepenuhnya berdampak pada warga
Hariyanto juga menyampaikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh Pemkot Surabaya tidak sepenuhnya berdampak pada masyarakat. Binaan Pemkot hanya berlaku bagi sebagian kecil masyarakat eks Dolly.
"Mereka minta agar bisa berusaha secara normal di sini, dibantu lah. Harusnya agar (dapat) kepedulian dari pemerintah," imbuhnya.
5. Warga tagih sentra PKL
Selain itu, warga juga menuntut terealisasinya sentra pedagang kaki lima (PKL) yang pernah dijanjikan oleh Pemkot Surabaya. Harapannya, dengan adanya sentra PKL tersebut warga dapat berjualan kembali dan mendapat banyak pelanggan.
"Sampai saat ini belum dilaksanakan. Warga sini minta itu dibuka dan direalisasikan," pungkasnya.
Baca Juga: Dalu Nuzlul, Millennials Surabaya yang Ubah Wajah Kampung Dolly