Aktivis Lingkungan Temui DPRD Malang, Tolak Rencana Kebun Sawit
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Sejumlah orang yang tergabung dalam aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Kamis (10/6/2021). Mereka datang untuk menyuarakan penolakan atas rencana dibukanya perkebunan kelapa sawit di Malang selatan seluas 60 hektare. Rencana itu digulirkan Pemkab Malang untuk mendukung upaya produksi biofuel.
1. Gelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Malang
Juru bicara Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan, Atha Nursasi menjelaskan bahwa sebenarnya budidaya kelapa sawit tak terlalu memberi untung bagi para petani. Mereka hanya akan mendapatkan sekitar Rp700 sampai Rp800 per kilogram untuk sekali masa panen. Pihaknya menyebut bahwa wilayah Malang selatan sebenarnya justru lebih potensial untuk budidaya tanaman lain seperti kopi, cokelat hingga buah-buahan tropis macam mangga, alpukat, nangka, durian dan lainnya.
"Karena biaya perawatan yang tinggi dan tidak sesuai dengan hasilnya, maka petani cenderung merugi," ujar Atha Kamis (10/6/2021).
2. Minta pemerintah batalkan rencana tersebut
Editor’s picks
Lebih jauh, Aliansi Selamatkan Hutan Malang Selatan meminta Pemerintah Kabupaten Malang, dan DPRD Kabupaten Malang untuk mengurungkan rencana budidaya sawit di Malang selatan itu. Mereka juga meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk segera membuat rencana tata ruang untuk wilayah tersebut. Rencana tata ruang itu diharapkan mencakup kawasan perlindungan untuk menjaga lingkungan, termasuk melakukan rehabilitasi, dan merestorasi kawasan hutan di Malang Selatan.
Baca Juga: 20 Hektar Lahan Sawit di Agam Sumatra barat Terbakar
3. Rencana pembukaan belum dibahas
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Malang, Unggul Nugroho menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih belum bisa memberikan tanggapan secara pasti apakah menolak atau menerima rencana Pemkot Malang itu. Namun demikian, pihaknya menerima aspirasi dan tuntutan yang disuarakan aktivis lingkungan tersebut.
"Akan kami bahas dengan pimpinan nanti atau bisa juga akan disampaikan kepada komisi yang membawahi," kata dia. "Tentunya harus dikaji semuanya teasuk juga dampak ekonomi," Unggul menambahkan.
Baca Juga: Jatim Ekspor 19,8 Ribu Ton Hasil Perkebunan, Terbanyak Kelapa Sawit
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.