Comscore Tracker

Kedaluwarsa Sejak 2019, Satpol PP Kabupaten Madiun Bongkar Reklame

Izinnya sudah lama habis

Madiun, IDN Times - Sejumlah papan reklame dibongkar oleh petugas Satpol PP Kabupaten Madiun, Selasa (15/12/2020). Media promosi yang terpasang di pinggir jalan itu sudah habis izinnya alias kedaluwarsa sejak 2019. Petugas juga mencopot beberapa baliho, poster, dan banner ilegal yang terpaku di pohon-pohon.

"Selain kedaluwarsa (izinnya), juga sudah tidak layak," kata Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan di sela-sela penertiban.

1. Kerangka baliho sudah tidak layak pakai

Kedaluwarsa Sejak 2019, Satpol PP Kabupaten Madiun Bongkar ReklamePencopotan banner ilegal yang terpaku di pohon. Nofika

Ketidaklayakan media promosi lantaran pihak penyewa tidak lagi merawatnya sejak dua tahun terakhir. Maka, rangka besi yang berkarat dan rawan roboh ini dibongkar agar tak membahayakan para pengguna jalan.

Ini seperti yang terlihat di pertigaan Klitik dengan Jalan Panglima Sudirman, Caruban yang masuk wilayah Kecamatan Wonoasri. Pembongkaran dilakukan dengan cara memotong kerangka media promosi dengan mesin gerinda tangan.

2. Iklan politik yang sempat terpasang dinilai bersifat insidental

Kedaluwarsa Sejak 2019, Satpol PP Kabupaten Madiun Bongkar ReklamePembongkaran papan reklame di Madiun. IDN Times/Nofika Dian

Berdasarkan pengamatan IDN Times beberapa waktu lalu, di salah satu media promosi yang dirobohkan lantaran izinnya habis itu sempat terpasang iklan ucapan selamat atas terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun.

Di banner itu juga terpasang gambar AHY dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro yang juga menjabat sebagai bupati Madiun. Namun, saat pihak Satpol melakukan penertiban, media promosi itu sudah tidak ada.

"Kalau itu (iklan politik) sifatnya hanya insidental," ujar Danny tanpa menjelaskan legalitas papan reklame tersebut. 

Baca Juga: Tergerus Longsor, Pagar Sekolah di Madiun Amblas

3. Perda menegaskan semua reklame harus seizin bupati

Kedaluwarsa Sejak 2019, Satpol PP Kabupaten Madiun Bongkar ReklamePencopotan banner di tepi jalan raya. IDN Times/Nofika Dian

Danny lantas menjelaskan dasar hukum dari penertiban yang dilakukan, yakni Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pada pasal 8 peraturan itu dinyatakan bahwa setiap orang yang memasang reklame harus seizin bupati.

"Sebelum melakukan tindakan, kami telah berkoordinasi dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tentang izin dari reklame. Juga, dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tentang pendapatan daerah dari reklame," kata Danny.

Artikel ini pertama kali ditulis oleh Nofika Dian Nugroho di IDN Times Community dengan judul Satpol PP Kabupaten Madiun Bongkar Sejumlah Reklame Kedaluwarsa

Baca Juga: Kota Sepur, Pemkot Madiun Akan Bangun Museum Perkeretaapian

Topic:

  • Dida Tenola

Berita Terkini Lainnya