Tok! Pemkab Blitar Cabut Izin Praktek Pengobatan Gus Samsudin
suara.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Blitar, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Blitar mengambil langkah tegas soal polemik Padepokan Nur Dzat Sejati milik Gus Samsudin, di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan. Setelah melalui rapat dengan jajaran Forkopimda, mereka memutuskan untuk mencabut izin pengobatan di padepokan tersebut. Sebelumnya sejak 4 Agustus lalu aktivitas di padepokan ini sudah dihentikan. Pihak padepokan dilarang untuk menerima pasien sementara waktu.
1. Hanya memiliki izin pengobatan pijat tradisional
Suasana padepokan milik Gus Samsudin di Blitar. IDN Times/ istimewaWakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso mengatakan rapat ini menindaklanjuti hasil assesment yang dilakukan pada 4 Agustus lalu. Dari hasil asesment diketahui padepokan ini memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat. Izin tersebut untuk kegiaran pijat tradisional.
Namun, dari hasil peninjauan, mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam prakteknya. Metode rukyah yang digunakannya tidak sesuai dengan izin pijat tradisional yang diajukan. "Yang jelas izinnya hanya pijat tradisional. Itu izinnya dari Dinkes tahun 2021. Nah karena Dinkes sudah mencabut izin kita yang di atasnya otomatis juga mencabut izin itu," ujarnya, Selasa (09/08/2022).
2. Minta urus kembali perizinan sesuai dengan aturan
Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menyerahkan hasil keputusan. IDN Times/ istimewaSelain itu ditemukan juga aktivitas menyerupai pondok pesantren di padepokan tersebut. Aktivitas Pondok Pesantren dan Majelis Taklim tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Agama meliputi Nomor 29 tahun 2019 tentang penyelenggaran Majelis Taklim dan Nomor 30 tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pesantren.
Menurut Rahmat, jika padepokan Nur Dzat Sejati ingin membuka praktek lagi, maka perizinan harus dilengkapi. Bukan hanya perizinan pijat tradisional, namun semua kegiatan yang ada di dalamnya juga harus memiliki izin. "Iya harus ada izinnya, artinya harus mengurus izin sendiri-sendiri apa saja kegiatan yang ada disana. Misalnya soal pijat tradisional, izin pondok pesantren hingga majelis taklim," tuturnya.
3. Kuasa Hukum akan segera tindak lanjuti keputusan
Rapat pembahasan padepokan milik Gus Samsudin di Blitar. IDN Times/ istimewaSementara itu Priarno, kuasa hukum Gus Samsudin mengaku akan menindaklanjuti keputusan Pemkab Blitar dan Forkopimda ini. Menurutnya terdapat klausul dalam assessment tersebut pemerintah membuka ruang bagi kliennya untuk mengurus izin.
"Kegiatan penghentian sementara saya kira masuk akal. Kami akan menindaklanjuti karena dalam hasil assessment ini salah satu klausulnya pemerintah membuka ruang untuk mengurus izin," pungkasnya.
Baca Juga: Gus Samsudin Tantang Pesulap Merah Buktikan Omongannya
4. Awal mula polemik padepokan nur dzat sejati
Gus Samsudin didampingi kuasa hukumnya saat laporan ke SPKT Polda Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.Sebelumnya warga mendatangi padepokan tersebut dan meminta dilakukan penutupan. Aksi warga ini merupakan buntut pertikaian antara Gus Samsudin selaku pemilik padepokan dengan youtuber Pesulap Merah. Pertikaian tersebut berawal dari kedatangan Pesulap Merah ke Padepokan dan menantang Gus Samsudin untuk membuktikan ilmunya. Dalam perjalanan kasus tersebut, Gus Samsudin yang tidak terima disebut penipu lalu melaporkan Pesulap Merah ke pihak berwajib.
Baca Juga: Laporkan Pesulap Merah, Gus Samsudin Segera Diperiksa Polda
