Tunggu Pelantikan, Emil Tunjuk 16 Plh Kekosongan Kepala Daerah Jatim
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat serahkan SK Plh Bupati/Wali Kota. Dok. Humas Pemprov Jatim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pelantikan 19 kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) ditunda hingga akhir Februari 2021. Penundaan ini berdasarkan rapat antara pemerintah provinsi (pemprov) dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta menunggu hasil putusan sengketa hasil Pilkada 2020 tiga daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sembari menunggu pelantikan, pemprov pun memutuskan untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati/Wali Kota. Pasalnya masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya telah habis, Selasa (16/2/2021). Nah, dalam penunjukan ini hanya ada 16 Plh saja. Tiga sisanya tidak memakai Plh.
1. Rincian 16 daerah yang pakai Plh
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat beri pengarahan Plh Bupati/Wali Kota. Dok. Humas Pemprov Jatim16 kabupaten/kota yang akan dinahkodai Plh antara lain Kabupaten Kediri, Banyuwangi, Situbondo, Ngawi, Lamongan, Gresik, Sumenep Mojokerto, Trenggalek, Malang, Ponorogo, Blitar dan Jember. Lalu, Kota Surabaya, Blitar dan Pasuruan.
Penyerahan tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 131/163/011.2/2021 sampai dengan 131/178/011.2/2021, 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Plh Bupati/Wali Kota di 16 daerah yang masa jabatan pemimpin daerahnya berakhir Rabu (17/2/2021).
"Jadi hari ini ada penyerahan SK dari Ibu Gubernur untuk 16 daerah," ujar Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
2. Alasan 3 daerah tidak tunjuk Plh
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak bersalaman dengan Plh Bupati/Wali Kota. Dok. Humas Pemprov JatimSementara untuk tiga daerah lainnya, Emil menjelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati yang masa jabatannya masih berlaku hingga dilantiknya bupati definitif. Sedangkan Pacitan dan Tuban, masa jabatan bupati/wali kotanya berakhir masing-masing 4 April 2021 dan 20 Juni 2021.
"Sehingga belum memerlukan adanya Plh," terang mantan Bupati Trenggalek ini.
Baca Juga: Gugatan Pilkada Banyuwangi Ditolak, Ipuk Minta Pendukung Tak Euforia
3. Plh tak boleh ambil kebijakan strategis
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat serahkan SK Plh Bupati/Wali Kota. Dok. Humas Pemprov JatimTugas seorang Plh, lanjut Emil, melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Utamanya kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel hingga perizinan.
"Jadi untuk kebijakan strategis baik itu personel hingga keuangan kita ambil. Harapannya pada saat Plh ini tidak muncul hal-hal yg sifatnya strategis," katanya.
"Kami berharap dan optimis bahwa bapak-bapak Plh dapat membantu menyukseskan pelaksanaan PPKM Mikro. Mudah-mudahan kita bisa terus menurunkan angka COVID-19 di Jawa Timur," dia menambahkan
Adapun nama Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh Bupati adalah Hadi Sulistyo, Plh Bupati Jember; Wahyu Hidayat, Plh Bupati Malang; Joko Irianto, Plh Bupati Trenggalek; Mujiono, Plh Bupati Banyuwangi; Abimanyu Ponco Atmojo, Plh Bupati Gresik; Syaifullah, Plh Bupati Situbondo.
Aris Mukiyono, Plh Bupati Lamongan; Dede Sujana, Plh Bupati Kediri; Rasiyadi, Plh Bupati Sumenep; Mujianto, Plh Bupati Blitar; Agus Pramono, Plh Bupati Ponorogo; Sodiq Triwidiyanto, Plh Bupati Ngawi; Dr. Didik Chusnul Yakin, Plh Bupati Mojokerto. Hendro Gunawan, Plh Wali Kota Surabaya; Hermansyah Permadi, Plh Wali kota Blitar dan Anom Surahno, Plh Wali kota Pasuruan.
Baca Juga: Gugatan Mahfud-Mujiaman Ditolak MK, PDIP: Kemenangan Warga Surabaya
