Survei SRC IPNU: Mayoritas Siswa di Jatim Tidak Setuju Zonasi
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Sistem zonasi masih menjadi perbincangan hangat di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020. Salah satu lembaga survei, Student Research Center (SRC) Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur kembali melakukan riset terkait isu terkini mengenai pelajar.
Kali ini, riset SRC fokus meneliti tanggapan pelajar mengenai Peraturan Kemendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang acuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 khususnya tentang Sistem Zonasi.
1. Riset mencari tanggapan pelajar tentang zonasi
IDN Times/MaulanaKetua SRC, Ahmad Ainun Najib mengatakan, pihaknya mengambil tema penerapan sistem zonasi karena banyak mengundang tanggapan baik pro maupun kontra. Riset ini berupaya menangkap tanggapan pelajar sebagai objek kebijakan zonasi yang selama ini tidak dilibatkan oleh Kemendikbud.
"Senin, (15/7) adalah hari pertama pelajar masuk sekolah menjadi momentum untuk mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan kebijakan sistem zonasi. Hasil riset kami bisa menjadi salah satu referensinya," ujar Najib.
2. Sampel menjawab banyak tidak setuju
IDN Times/Tunggul KumoroNajib menjelaskan objek penelitian ini adalah pelajar yang sedang mendaftar ke SMA tahun 2019, Survei PPDB sistem zonasi dilakukan pada tanggal 24-29 Juni 2019, dengan responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Tercatat 56 persen responden perempuan dan 44 persen responden laki-laki yang mengisi kolom survei yang disediakan. Survei ini mengambil responden pelajar lulusan SMP tahun 2019, dan sedang menadaftarkan diri ke SMA. Hal ini disesuaikan dengan penerapan PPDB sistem zonasi," jelasnya.
"Dari 398 responden 73,4 persen menjawab tidak setuju terhadap PPDB sistem zonasi , kemudian 26,6 persen menjawab setuju," lanjutnya.
3. Berikut alasan tidak setuju zonasi
IDN Times/Tunggul Kumoro
Alasan penolakan PPDB sistem zonasi, adalah tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan 46,4 persen, fasilitas sekolah belum merata 11,3 persen. Kemudian 9,2 persen beralasan penerapan zonasi PPDB. 2019 yang terkesan mendadak.
Selebihnya, setuju dengan alasan Pemerataan pelajar dengan nilai UN tinggi 13,6 persen. Menghapus predikat sekolah favorit 13 persen dan Jarak sekolah dekat dengan rumah 6,4 persen.
Baca Juga: Protes PPDB Zonasi, PMII Surabaya Adu Dorong di Depan Dindik Jatim
4. Sekolah swasta juga masih kurang diminati
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Lebih lanjut, Najib menambahkan dengan diterapkanya PPDB sistem zonasi di sekolah negeri, SRC juga melakukan survei ketertarikan pelajar terhadap sekolah swasta. Hasilnya, 41,3 persen pelajar ingin daftar ke swasta dan 58,7 persen menjawab tidak ingin masuk ke sekolah swasta.
Ketika ditanya alasan tertarik atau tidak tertarik ke sekolah swasta responden menjawab 36,8 persen beranggapan sistem zonasi mempersempit peluang ke sekolah impian, 30,7 persen tetap ingin sekolah di SMA negeri, 17,1 biaya sekolah swasta lebih mahal, dan 15,4 persen fasilitas dan tata kelola sekolah swasta lebih bagus.
"Hal yang menarik ketika pelajar diberi pertanyaan tentang usulan apabila bertemu Mendikbud. Sebagian besar pelajar meminta untuk menghapus PPDB sistem zonasi karena tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan," tandasnya.
Baca Juga: Sempat Bikin Galau Siswa, Ini 5 Fakta Tentang Sistem Zonasi PPDB
