Surabaya, IDN Times - Bayi stunting masih menjadi permasalahan di Kota Surabaya. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat, pada Oktober 2021 lalu ada 5.727 balita yang mengalami stunting di Kota Pahlawan. Namun, angka tersebut segera ditekan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Alhasil saat ini mengalami penurunan.

“Dari data 1.785 di 31 Desember 2021 kemarin kita sudah turunkan menjadi 1.657, kemudian ada penurunan sekitar 128. Ini akan kita ikuti perkembangannya sampai 31 Januari,” ujar Kepala Dinkes Surabaya, Nanik Sukristina dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (28/1/2022).

1. Targetkan nol stunting tiga bulan mendatang

Upaya pencegahan stunting. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Nanik menyampaikan bahwa pemkot terus mengupayakan stunting di Surabaya bisa nol kasus selama tiga bulan ke depan. Menurutnya, penanganan stunting itu lebih kompleks, oleh karena itu dia mengupayakan menurunkan angka stunting melalui cara pendekatan dan penyuluhan ke masyarakat bersama kader kesehatan.

“Karena untuk menurunkan ini (stunting) kan tidak bisa cepat, kita terus upayakan agar tercapai nol kasus,” kata dia.

2. Pendataan menjadi penting untuk tangani stunting

Kadinkes Surabaya, Nanik Sukristina saat melakukan konferensi pers di Surabaya, Selasa, (18/1/2022). IDN Times/Fitria Madia

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim Sjamsul Arief menjelaskan, agar tidak ada lagi stunting di Surabaya, yang harus dilakukan oleh pemkot adalah melakukan pendataan secara akurat. Mulai dari data kelahiran hingga anak yang berusia kurang dari enam bulan.

“Karena masalah stunting itu timbul berawal dari anak berusia enam bulan. Setelah itu, diikuti perkembangannya seperti apa oleh setiap kader kesehatan dan PKK,” kata dia.

Baca Juga: Stunting Jember Tinggi, Menko Muhadjir Ajak Kampus Turut Mencegah

3. Apresiasi langkah pemkot tekan stunting lewat lomba

UNICEF Indonesia

IDAI Jatim mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah bekerja keras mengurangi angka stunting dengan kegiatan lomba. Dia berharap, kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, akan tetapi bisa digelar secara berkelanjutan.

“Sistemnya dan mekanismenya harus bagus, mulai dari Wali Kotanya, camat, lurah, kader dan PKK-nya itu harus bagus. Sehingga, stunting bisa segera diatasi dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Kepala BKKBN: Tak Ada Bonus Demografi Tanpa Atasi Stunting!