Polda Jatim Klaim Angka Korupsi di Jatim Menurun
IDN Times/Reza Iqbal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengungkap hasil kerjanya untuk mengungkap kasus korupsi di Jatim selama satu tahun. Hal ini dibeberkan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (10/12).
1. Jumlah menurun dari tahun 2017 ke 2018
(Ilustrasi anti korupsi) Corruption WatchBerdasarkan data yang diterima oleh IDN Times, Polda Jatim dan jajarannya telah menangani 140 kasus pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2018 menurun, yaitu ada sebanyak 117 kasus saja. Dari jumlah tersangka juga cenderung menurun. Pada tahun 2017 ada 119 orang yang harus duduk di kursi pesakitan karena kasus rasuah. Sedangkan 2018 hanya 82 tersangka.
Baca Juga: Dalam 2 Tahun, Selusin Kepala Daerah di Jatim Tersandung Kasus KPK
2. Tahun 2017 uang negara yang diselamatkan Rp10 miliar lebih
IDN TImes/Ita MalauBarung mengatakan bahwa jajaran Polda Jatim sangat antusias untuk memberantas korupsi. Terbukti, pada tahun 2017 keuangan negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp10.435.631.115. "Sementara kerugian negara yang tidak bisa diselamatkan itu Rp51.906.716.680," ujarnya kepada para awak media.
3. Pada tahun 2018 uang negara yang diselamatkan Rp5 miliar lebih
IDN Times/Fitria MadiaSedangkan pada tahun 2018, lanjut pria dengan tiga melati emas ini, Polda Jatim menyelamatkan Rp5.149.511.843 uang negara dari tindak korupsi. "Sementara kerugian negara yang tidak bisa diselamatkan Rp58.767.551.661" kata Barung.
4. Polres Sidoarjo paling banyak tangani kasus korupsi
IDN Times/Fitria MadiaUntuk Polres yang paling banyak mengungkap kasus tindak korupsi adalah Polresta Sidoarjo. Sedangkan paling sedikit Polres Sumenep. "Polres Sidoarjo, kasus yang ditangani 2018 P21 ada tujuh kasus. Total kasus yang ditangani 2017 ada 128 kasus. Kemudian di 2018 mengalami penurunan 95 kasus," kata Barung.
Saat ditanya kasus korupsi Jatim yang paling dominan, Barung menjawab korupsi di desa. "Ada kasus yang alokasi untuk di desa itu tetapi ada penyelewengan," pungkasnya.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi, LSM Malah Kirim Pecut ke Kejaksaan Kabupaten Madiun
