PBB Desak Status Tersangka Veronica Dicabut, Polisi Angkat Bicara
Twitter.com/@veronicakoman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Baru-baru ini, ahli indpendensi Komisi Tinggi HAM PBB mendesak pencabutan status tersangka aktivis HAM sekaligus pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Veronica Koman. Pernyataan itu pun mengundang pihak Polda Jawa Timur (Jatim) angkat bicara.
1. Anggap PBB intervensi otoritas Polri
IDN Times/Fitria MadiaKabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menilai pernyataan PBB ialah bentuk intervensi. Ia menganggap PBB telah mengganggu wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Ya (intervensi) dong. Itu otoritas Indonesia kok, masak suruh hentikan," ujarnya tertulis, Selasa (17/9).
2. Minta PBB hargai proses hukum yang dilakukan polisi
twitter.com/VeronicaKomanPerwira dengan tiga melati emas ini menegaskan, proses hukum menjerat Veronica tidak dapat diintervensi siapapun. Ia meminta PBB agar menghargai proses ini. Apabila ingin pembuktian, yang bisa mengintervensi menurutnya fakta hukum itu sendiri.
"Hukum tidak bisa diintervensi siapapun, kecuali fakta hukum itu sendiri," tambah Barung.
3. Sebelumnya PBB minta pencabutan status tersangka Veronica
twitter.com/VeronicaKomanSebelumnya, Pakar HAM independen melalui badan HAM PBB untuk kawasan Asia (OHCHR Asia) merilis pernyataan resmi sebagai respons atas sikap pemerintah Indonesia terhadap para aktivis HAM yang memberikan informasi tentang Papua pada 16 September kemarin.
Melalui situs resmi, OHCHR Asia mengingatkan Indonesia agar "melindungi hak seluruh masyarakat untuk melakukan protes damai, memastikan terbukanya akses internet serta menjamin hak pembela HAM Veronica Koman dan lainnya yang melaporkan tentang protes di Papua dan Papua Barat".
Mereka juga mendorong kepolisian Indonesia untuk mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada Veronica.
Baca Juga: PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis Lainnya
