Surabaya, IDN Times - Satu keluarga yang terdiri dari lima orang tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel tanpa palang pintu di KM 69+3/4 petak jalan Pasuruan-Rejoso, Dusun Kasuran, Desa Rejoso Lor, pukul 18.30 WIB, Sabtu (31/12/2022). Peristiwa nahas itu mendapatkan atensi banyak pihak.

Bahkan, tragedi maut itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Perlintasan Sebidang Kereta Api oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa beserta bupati/wali kota dan Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto bersama Kapolres jajarannya di Gedung Negara Grahadi, Rabu (4/1/2023).

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Raden Muhammad Jauhari menceritakan kejadian tersebut ketika rakor. Pihaknya pun berjanji akan mengusutnya. "Kami lakukan proses hukum. Kami akan terapkan pasal, mencari pertanggungjawaban dari kasus ini," ujarnya.

Kejadian di Kota Pasuruan itu hanya satu dari ratusan kasus kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api. Data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim yang diterima IDN Times, ada sebanyak 175 kasus selama 2022. Dari jumlah itu, 105 orang meninggal dunia.

Jumlah kasus pada 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,5 persen dibanding 2021 yang tercatat ada 144 kasus. Sementara untuk jumlah kematiannya meningkat tajam, sebesar 89,6 persen dibanding 2021 yang tercatat sebanyak 77 orang meninggal dunia.

"Jumlah ini bisa terus meningkat jika tidak segera dicegah, karena perlintasan kereta api tak berpalang pintu bisa menjadi mesib pembunuh ketiga setelah virus dan penyakit," kata Direktur Ditlantas Polda Jatim, Kombes Pol Taslim Chairudin ditemui usai rakor.

Pencegahan sendiri bisa dilakukan dengan cara membuat palang pintu di perlintasan kereta api sebidang. Pasalnya, banyak kasus kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Saat ini, dari 1.082 perlintasan kereta api di Jatim, sebanyak 734 tidak berpalang pintu.

"Ini potensi besar terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto.

Maka dari itu, Toni mengajak semua pihak baik itu Kementerian Perhubungan, PT KAI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama membuat palang pintu sesuai kewenangan masing-masing. Sebab, untuk membuat palang pintu memerlukan biaya yang tidak murah.

"2023 kita berharap betul tidak terjadi lagi. Kita akan bersama-sama membuat konstruksi berupa langkah-langkah menyelamatkan warga masyarakat. Kalau palang pintu harganya minimal Rp300 juta, ada yang sampai Rp2,5 miliar," beber Toni.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kalau pemprov juga berupaya penuh membuat palang pintu. Nah, kewenangan pemprov hanya ada sebanyak 19 perlintasan. Saat ini, sebanyak 18 perlintasan dipastikan telah berpalang pintu.

"Satu masih sedang berproses itu di Banyuwangi. InsyaAllah segera selesai," kata Khofifah saat rakor.

Di sisi lain, para bupati/wali kota dan kapolres jajaran diminta untuk proaktif membuat rambu-rambu maupun spanduk imbauan di sekitar perlintasan tak berpalang pintung. Sembari menunggu nota kesepakatan untuk merealisasikan palang pintu di seluruh perlintasan kereta api di Jatim.

Baca Juga: Lagi, Pria Tewas Di Perlintasan Kereta Api Tambak Mayor Surabaya