Kritik Pedas Organisasi Mahasiswa Jatim untuk Khofifah-Emil
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima bantuan dari BNPB untuk RS Darurat COVID-19. Dok Humas Pemprov Jatim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Upaya Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dalam menangani pandemik COVID-19 mendapat kritik pedas dari elemen mahasiswa. Mereka yang mengatasnamakan kelompok cipayung plus Jatim ini pun memberikan rapot merah.
1. PSBB dinilai tidak efektif dan tidak ada strategi jitu
Ilustrasi PSBB Surabaya Raya. IDN Times/Mia AmaliaRapot merah penanganan COVID-19 bagi pemerintahan Khofifah ini bukan tanpa alasan. Sebab, kini Jatim menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif virus SARS CoV-2 secara nasional. Tentunya hal ini bukan prestasi, melainkan unsur kegagalan.
"Padahal sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi PSBB-nya tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik," Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim, Yogi Pratama dalan rilis resminya, Kamis (14/5).
"Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dan dari Gubernur dalam perang melawan COVID-19 di kabupaten/kota," dia menambahkan.
2. Koordinasi pemprov dinilai berantakan, gubernur tidak merangkul secara utuh
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima bantuan dari BNPB untuk RS Darurat COVID-19. Dok Humas Pemprov JatimSenada dengan Yogi, Ketum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim , Nabrisi Rohid menilai selama masa PSBB tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dengan Pemkab/Pemkot di Surabaya Raya. Bahkan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. "Ini kan berbahaya dalam ngurus COVID-19," ucapnya.
"Harusnya Gubernur Jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Gak usah saling menyalahkan, mending fokus urus COVID-19," tegas Naha sapaan akrabnya.
3. Penyaluran bantuan juga disebut amburadul
Ketua Tim Gugus Tugas Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, dr Kohar Hari Santoso. Dok.IDN Times/IstimewaSementara itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jatim, Rijal Faizin Rahman menyebut bahwa pemprov lamban dalam penanganan COVID-19. Sehingga kini semua daerah di Jatim menjadi zona merah. Ditambah lagi, penyaluran bantuan menurutnya masih amburadul.
"Sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantaunannya," kata Rijal.
4. Minta gubernur fokus penanganan COVID-19
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan sebelum pelaksanaan patroli skala besar PSBB Surabaya Raya. IDN Times/Dok.IstimewaKemudian, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jatim Andreas Susanto meminta Khofifah jangan hanya pencitraan saja. Dia berharap agar mantan Menteri Sosial itu fokus mengambil langka preventif penyebaran COVID-19.
"Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa," Andreas menegaskan.
Lebih lanjut, kritik juga dilayangkan Ketua Gerakan Mahasiswa Katholik Indonesia (GMKI) Jatim, Ridwan Tapatfeto. Dia menilai Khofifah kurang serius dalam penanganan PSBB. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal.
"Itu menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap," kata dia.
Baca Juga: Disebut Khofifah Lambat Tangani Klaster Sampoerna, Pemkot Membantah
