KPU Ajukan Anggaran Rp1,9 T untuk Pikada 2024, Ini Kata DPRD Jatim
_600x400.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) mengajukan anggaran untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024. Nilainya Rp1.982.784.821.288 (Rp1,9 triliun). Besaran pengajuan itu dibenarkan Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq.
"Anggaran yang kita ajukan totalnya Rp1,9 triliun, itu untuk kebutuhan KPU saja dan saat ini masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim," ujarnya.
1. Sebut KPU belum bicara soal pengajuan anggara Pelkada 2024
Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad justru mengatakan kalau KPU belum berbicara dengan DPRD. Namun, sepanjang angka yang diajukan KPU tersebut memiliki payung hukum penganggarannya tidak menjadi masalah. "Akan tetapi DPRD tidak tahu, karena belum ada pembicaraan," ujarnya tertulis.
Terkait mekanisme penetapan anggaran, Sadad menegaskan, anggaran KPU tidak mungkin bisa dirampungkan dalam satu tahun anggaran. Mau tidak mau harus multi years. Oleh karena itu harus dibentuk dana cadangan. "Dasar hukum pembentukan dana cadangan adalah peraturan daerah," kata dia.
"Nah, berapa target pembentukan dana cadangan seharusnya diperhitungkan sejak awal, sehingga bisa dialokasikan besarannya di setiap tahun anggaran," Sadad menambahkan.
Baca Juga: KPU Pastikan Pilkada 2022 dan 2023 Diundur ke 2024
2. Harusnya dibicarakan dulu dengan DPRD sebelum pengajuan
Twitter/ansadadLebih lanjut, Ketua DPD Gerindra Jatim ini menambahkan, anggaran bisa diketahui berapa kebutuhannya jika sudah diketahui pula desain pemilunya. "Konsepnya kan begitu, money follow function. Dalam bahasa lain value for money. Nah, menurut saya, kebutuhan bisa dibicarakan dulu, jangan dananya dulu," Sadad menjelaskan.
"Kalau begini, muncul kebutuhan dana sebelum ada pembicaraan dengan DPRD, kesannya seperti fait accompli," tegas dia.
3. Tak persoalkan besaran anggaran karena demokrasi memang mahal
Peringkat indeks demokrasi di Indonesia versi The Economist Intelligence Unit tahun 2020 (www.economist.com)Mengenai pengajuan anggaran sebesar Rp1,9 triliun, Sadad mengaku tidak mempersoalkannya. Menurut dia, demokrasi memang mahal. Demokrasi yang berkualitas adalah pijakan yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, Demokrasi diwujudkan melalui pemilu.
"Akan tetapi karena pemilu kebutuhan kita bersama, harus dibuka ruang publik agar semua pihak terlibat menyampaikan pikiran-pikiran. Baru kemudian dihitung kebutuhan dananya. Kita jangan mengesampingkan partisipasi publik. Kita ingat dalam Pemilu 2019 lalu sekelompok anak muda menginisiasi kawalpemilu.org. Manfaatnya luar biasa," pungkasnya.
Baca Juga: 15 Nama Potensial Maju Pilkada Jatim 2024 Mulai Dimunculkan
