Ketimbang untuk Museum, Dana Rp9 Lebih Baik untuk Warga Miskin
_600x400.jpg)
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Dapil IX meliput Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi, Deni Wicaksono turut berkomentar soal pembatalan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp9 miliar untuk museum di Pacitan. Menurutnya, langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang meminta dana itu dikembalikan sudah tepat.
1. Pacitan salah satu kantong kemiskinan Jatim, jadi tepat jika dana ditarik
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Deni menilai, apabila uang sebesar Rp9 miliar hanya untuk pembangunan Museum SBY-Ani lebih baik ditarik lagi saja. Apalagi sekarang masih kondisi pandemik COVID-19, masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan. Terlebih adanya fakta kalau Pacitan salah satu kantong kemiskinan di Jatim.
Kemiskinan di kabupaten paling ujung Jatim ini mencapai 14,54 persen pada 2020. Pendapatan per kapita warga Pacitan, kata Deni, yaitu Rp28 juta per orang tiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat pendapatan per kapita Rp296 ribu per orang per bulan.
“Sangat tepat jika dana hibah APBD dari duit rakyat Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation yang didirikan Mas AHY itu dibatalkan. Saya mengapresiasi keputusan Bu Khofifah, meskipun terlambat dan setelah mendapat sorotan baru dibatalkan,” ujarnya tertulis, Selasa (23/2/2021).
2. Minta dialihkan untuk warga Pacitan yang butuh perhatian, merujuk pada IPM masih rendah
.jpg)
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Tak sampai di situ, politisi PDI-Perjuangan ini akan memperjuangkan dana hibah Rp9 miliar segera dicairkan untuk kepentingan masyarakat saja. “Jadi bukan ditarik ke provinsi, tapi saya akan perjuangkan dananya digunakan untuk membantu rakyat Pacitan, misalnya membantu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM secara luas,” tegas dia.
Menurut Deni, Pacitan butuh banyak perhatian langsung. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan masih rendah, yaitu 68,39. Angka tersebut termasuk yang terendah di Mataraman. Jika dilihat rata-rata, IPM Pacitan berada di bawah standar Jatim sebesar 71,71.
“IPM ini menunjukkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terkait lama hidup, pengetahuan, dan standar hidup. Makanya ini sangat penting membantu SDM Pacitan. Jadi dana Rp9 miliar itu tetap harus untuk rakyat Pacitan," ucapnya.
Baca Juga: Pemprov Minta Dana Hibah Museum SBY-Ani Dikembalikan
3. Pemkab Pacitan diminta transfer BKK ke rekening Pemprov
Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono tinjau pelaksanaan SKB CPNS 2019, Senin (28/9/2020). Dok. Humas Pemprov JatimSebelumnya, Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan bahwa pihaknya melayangkan surat ke Pemkab Pacitan. Surat tersebut perihal pembatalan BKK sebesar Rp9 miliar. Dana itu rencananya akan dipakai pemkab untuk pembangunan Museum SBY-Ani.
"Ada surat memang, kalau memang tidak segera digunakan akan ditarik (BKK-nya)," ujarnya, Senin (22/2/2021).
Pertimbangan menarik BKK, karena dana itu termasuk dalam Perubahan APBD tahun 2020. Lantaran tak kunjung digunakan, Pemkab Pacitan wajib mengembalikan dana itu ke rekening Pemprov Jatim. Menurutnya, hal ini wajar dan sudah sesuai peraturan.
"Maka akan dikembalikan lagi karena memang ada persyaratannya harus sesuai dengan peruntukan," kata Heru.
Baca Juga: Bupati Pacitan Benarkan Dana Hibah untuk Museum SBY-Ani Batal Cair
