Pengusaha rental mobil mengaku merana dengan aturan PPKM Darurat

Foto hanya ilustrasi. (carlocksmitharlingtonva.com)

Tidak hanya Jarwo si penjual tempe, aturan dalam PPKM Darurat dengan penutupan jalan raya itu juga berdampak buruk bagi pengusaha rental mobil. Junaedi si empunya usaha rental ini harus mengandangkan mobil-mobilnya karena sepi penyewa.

"Selama PPKM Darurat ini yang sewa secara umum 10 persen saja, kadang juga nol," beber Ketua Asosiasi Pengusaha Rent Car Daerah (Asperda) Jatim, Junaedi saat dihubungi lewat WhatsApp.

Lebih lanjut, dengan perpanjangan PPKM Darurat ini, Junaedi membeberkan kondisi anggotanya kalau banyak yang ‘ngenes’. Mereka kesulitasn bertahana karena tidak punya pemasukan sama sekali. Padahal sebagian banyak pemilik rental masih punya kewajiban membayar cicilan mobil ke leasing.

"Diperpanjangnya PPKM Darurat ini jelas membuat situasi semakin memburuk bagi dunia usaha rental mobil, bisa-bisa banyak anggota yang menjual aset serta penarikan unit dari leasing," ungkap dia.

Junaedi berharap, pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan untuk pengendalian wabah saja. Tapi juga memikirkan kondisi ekonomi kerakyatan. Khusus untuk pelaku usaha rental mobil, ia ingin ada stimulus berupa skema penundaan angsuran ke leasing.

Penjual hewan kurban tidak jadi meraup panen raya

Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memonitor kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual di Kota Surabaya. Dok. Humas Pemkot Surabaya.

Sambatan lain juga datang dari penjual hewan kurban di bilangan Ketintang, Surabaya, Purnomo. Diterapkannya PPKM Darurat jelang hingga kelar Idul Adha ini membuat dirinya pusing tujuh keliling. Lebaran kurban yang harusnya untuk ajang panen raya, kini musti tertunda.

"Penjualan tahun ini menurun, bahkan anjlok. Masih mending tahun lalu, seminggu jelang Idul Adha bisa jual 20 sapi. Sekarang baru laku enam sapi," ungkap dia.

Lesunya penjualan hewan kurban ini membuat Purnomo jemput bola. Pria asal Wonorkomo ini menawarkan dagangannya ke musala dan masjid-masjid sekitar. Hal ini dilakukan Purnomo lantaran banyak orang yang malas keluar rumah karena masih PPKM Darurat.

"Saya juga keliling umumkan ke kampung dan perumahan sekitar untuk menawarkan hewan kurban ini," katanya.

Hewan kurban milik Purnomo sendiri dibanderol dengan harga beragam. Untuk kambing dijual di kisaran Rp2,5-5 juta per ekor. Sementara sapi dipatok harga mulai Rp15-30 juta per ekor.

"Sekarang omset yang saya dapat cuman Rp20 juta-an. Padahal tahun lalu tembus Rp60 juta. Ini benar-benar menurun," tukas dia.

Baca Juga: Sederet PR buat Pemerintah kalau Mau Perpanjang PPKM Darurat

Kadin akui banyak usaha yang jadi tumbal selama PPKM Darurat

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Dok. Istimewa.

Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Adik Dwi Putranto mengakui banyak pengusaha yang terdampak langsung oleh kebijakan PPKM Darurat. Menurut laporan yang ia terima, kebijakan ini sangat berat. Perpanjangan PPKM Darurat bisa memukul ekonomi nasional.

"Ini sangat berat bagi pengusaha dan masyarakat pada umumnya, karena daya tahan industri dan masyarakat saat ini sudah hampir habis," beber dia.

Daya tahan itu terus terkuras karena pemerintah tak kunjung mengucurkan stimulus maupun bantuan. Apalagi dengan adanya aturan untuk mobilitas semakin susah. Sehingga banyak yang kehilangan pemasukan selama penerapan PPKM Darurat.

"Jika PPKM Darurat diperpanjang sampai enam minggu dan tidak diimbangi dengan stimulus yang cepat digelontorkan, saya khawatir terjadi chaos," ucap Adik.

Terkait sektor yang paling terdampak, Kadin Jatim mencatat yaitu UMKM, hotel restoran dan pariwisata. Beberapa keluhan dari UMKM juga telah diterima oleh Adik. Seperti halnya pedagang soto, yang biasanya bisa menjual 300 porsi, kini maksimal hanya terjual 100 porsi saja. Karena waktu jual hanya dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.

PPKM Darurat berpengaruh pada mobilitas masyarakat tapi tidak berdampak untuk mengendalikan wabah

Penyekatan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Aturan pembatasan jam malam hingga pukul 20.00 WIB dan penutupan jalan itu memang berdampak pada mobilitas masyarakat di Jatim. Bedasarkan data Google Mobility. Sejak 2 Juni – 14 Juli 2021, pergerakan masyarakat terpantau menurun meski tidak signifikan.

Pada sektor retail dan rekreasi terjadi penuruna 16 persen, pusat transportasi umum menurun 47 persen, tempat kerja turun 33 persen dan taman turun 26 persen. Namun untuk toko bahan makanan dan apotek justru naik 17 persen dan area permukiman juga naik 13 persen. Artinya, masyarakat banyak bergerak mencari bahan makanan, obat-obatan dan area tempat tinggalnya.

Meski begitu, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr. Windhu Purnomo menilai mobilitas masyarakat belum bisa ditekan oleh pemerintah. Dia menyebut masih banyak yang keluar rumah daripada di rumah saja.

"Saya lihat data di Google Mobility itu yang di rumah hanya 21 persen, yang di jalan 79 persen. Harusnya yang tinggal di rumah itu 70 persen, sedangkan 30 persen mobiitas hanya untuk sektor esensial dan kritikal saja," terangnya.

Dr. Windhu berpendapat, substansi PPKM Darurat harusnya diubah. Jika ingin cepat mengendalikan wabah, ia menyarankan supaya pemerintah memakai Undan-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu, terdapat tata cara karantina wilayah, isolasi, pemberian vaksinasi, disinfeksi, pembatasan sosial berskala besar.

Tak hanya itu, pada Pasal 53 ayat 2 UU 6/2018 juga mengatur kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintan pusat. Kemudian Pasal 8 UU 6/2018, setiap orang punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis. Kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Yang dimaksud dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci dan buang air. Selain itu, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

"Kalau mau cepat ya sesuai UU Karantina Kesehatan, pilih PSBB atau karantina wilayah. Saya tidak optimis kalau begini (PPKM Darurat) akan cepat selesai," ucap dr. Windhu.

Karantina hingga lockdown dengan mencukupi MBR lebih hemat daripada penanganan sekarang

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebenarnya karantina wilayah hingga lockdown telah digaungkan sejumlah tokoh di Indonesia ketika COVID-19 mulai merebak. Salah satu yang urun usul ialah mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Sebab, ia melihat kalau lockdown lebih efektif dilakukan seperti di Wuhan, Tiongkok.

"Saya dulu dikenal ikut kelompok yang menginginkan lockdown keras. Di bulan April 2020," tulisnya di catatan harian Disway edisi 16 Juli 2021.

Lebih lanjut, secara hitung-hitungan lockdown dengan memenuhi kebutuhan masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) dikatakan oleh Dahlan lebih hemat daripada penanganan sekarang ini. Dia menyebut kalau lockdown hanya memerlukan anggaran sebesar Rp400 triliun.

"Kalau lockdown dilakukan semua keluarga miskin mendapat bansos (bantuan sosial). Nilainya Rp1,5 juta per bulan. Selama tiga bulan, maka diperlukan anggaran Rp400 triliun. Toh, yang menikmati rakyat miskin- kalau bansos itu sampai kepada mereka secara utuh. Angka itu juga ikut menggerakkan ekonomi nasional," tambah Dahlan dalam catatannya.

Tapi, sambung mantan Bos Jawa Pos itu, angka Rp400 triliun itu memang besar sekali. Dianggap mengerikan. Akhirnya ide lockdown tersingkirkan. Pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini PPKM Darurat.

"Ternyata biaya Covid kita sampai minggu lalu sudah mencpai Rp1.050 triliun. Anehnya,angka itu tidak terasa mengerikan," imbuh Dahlan. Kini Dahlan pun pasrah. Ia cukup mendukung upaya pemerintah. Karena angka penderita COVID-19 secara nasional bisa meledak sampai 54 ribu di satu hari.

Naiknya kasus disebabkan testing yang juga meningkat

Peta risiko COVID-19 di Jatim. Dok. Diskominfo Jatim.

Sementara itu, Jubir Rumpun Kuratif Satgas Penanganan COVID-19, dr. Makhyan Jibril Al-Farabi mengatakan, lonjakan kasus COVID-19 secara nasional, khususnya Jatim dipengaruhi berbagai faktor. Pihak satgas disebut meningkatkan kapasitas pengetesan atau testing selama PPKM Darurat.

"Sehingga mencapai standar WHO (organisasi kesehatan dunia). Karena sebelum PPKM (Darurat) sampel yang diperiksa ehari di Jatim rata-rata di angka 6.000-7.000," katanya. Namun sekarang ini yang diperiksa mencapai 18 ribu sampel lebih.

Selain itu, sekarang ini Satgas Penanganan COVID-19 Jatim mengadaptasi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) bahwa kasus positif swab antigen untuk zona B dan C dengan kapasitas swab PCR yang terbatas dapat dideklarasikan sebagai kasus positif COVID-19.

"Dengan demikian, maka kasus positif antigen dapat dinyatakan positif COVID-19," jelas dr. Jibril.

Data Satgas Penanganan COVID-19 per 18 Juli 2021, kumulatif kasus positif 2.877.476. Dari jumlah itu, 2.261.658 telah dinyatakan sembuh, sedangkan 73.582 dilaporkan meninggal dunia. Sisanya masih dalam perawatan atau masuk kasus aktif.

Sementara untuk Jatim, kumulatif positif capai 239.168. Sebanyak 180.508 sudah sembuh, 16.252 meninggal dunia dan 42.408 masih dirawat. Peta risiko Jatim, separuh daerah berstatus berbahaya. Rinciannya sebanyak 19 kabupaten/kota berstatus zona merah dan 19 lainnya zona oranye.

Baca Juga: Pebisnis Hotel di Jombang Babak Belur Terpukul PPKM Darurat