Diusulkan Soekarwo, SPP SMA/SMK di Jatim Gratis per Juli
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Penerapan SPP gratis untuk SMA/SMK negeri dan swasta yang diusulkan oleh mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo dipastikan akan terealisasi tahun ini. Saat ini, pemerintah provinsi masih menggodok teknsi penggratisan biaya sekolah tersebut.
1. Berlaku Juli 2019, SMA/SMK negeri gratis
IDN Times/Ardiansyah FajarKepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman mengatakan bahwa kebijakan penggratisan SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim sudah siap Juli 2019 nanti. Terkait SPP SMA dan SMK negeri, sepenuhnya sudah ditanggung pemerintah.
"Gratis SPP-nya. Tapi kalau ada komite peruntukan-peruntukan misalkan tambahan apa-apa, harus dibicarakan karena tidak sebesar yang dulu. Karena SPP sudah dicover semua," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/2).
2. SMA/SMK swasta berupa tunjangan
IDN Times/Ardiansyah FajarSementara untuk SMA/SMK swasta, Saiful menyebut akan disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) gubernur. Surat itu menjelaskan bahwa sekolah swasta akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan daerahnya, bukan sepenuhnya gratis. "Kalau swasta tidak full, kan swasta bayarnya mahal-mahal. Tapi kita standarnya dana kita sesuai dengan SE gubernur," kata Saiful.
Baca Juga: Makan Bareng Khofifah, Rupanya Risma Minta SMA/SMK Kembali Gratis
3. Di Surabaya tunjangan SMA/SMK swasta Rp150 ribu
Pexels.com/emily ranquist
Saiful pun mencontohkan, misalnya di SMA swasta di Surabaya, SPPnya senilai Rp 200 ribu. Sementara SE Gubernur di Surabaya, indeksnya Rp150 ribu. Maka, orang tua murid tinggal membayar sisanya Rp 50.000 saja.
"Jadi kalau misal swasta Surabaya, ada SMA swasta Surabaya bayarnya Rp200.000 sementara di Surabaya indeksnya Rp150.000 berarti orang tua tinggal menambah Rp50.000," jelas Saiful.
4. Tunjangan mengikuti SE Gubernur Soekarwo
Humas Pemprov Jatim
Saiful menyampaikan, penerapan tunjangan SPP yang berbeda ini memang melihat dari kebutuhan wilayah tersebut. Hingga kini, pihaknya masih menggunakan SE lama dari Gubernur Soekarwo. "Tergantung kebijakan beliaunya (Khofifah) di periode berikutnya tahun 2020 bisa jadi SE baru. Karena ini sudah menjadi program kemarin gubernur yang lama ya," pungkasnya.
Baca Juga: Khofifah Siapkan Pendanaan SPP dan Seragam SMA/SMK
