Dindik Jatim Beri Lampu Hijau untuk Praktek Kerja Industri SMK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim), Wahid Wahyudi sudah memperbolehkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan program Praktik Kerja Industri (Prakerin). Namun dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.
"Masalah praktik sudah dipersilakan dengan protokol kesehatan ketat," ujarnya, Kamis (15/10/2020).
1. Sudah tidak ada zona merah, siswa SMK boleh praktik
Alasan memperbolehkan praktik, dikarenakan sudah tidak ada zona merah lagi di Jatim. Data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim menyebut ada 33 kabupaten/kota zona oranye dan lima zona kuning dengan rate of transmission (Rt) atau tingkat penularan 0,99 masih di bawah 1, Rabu (14/10/2020).
“Kalau praktik memang harus tatap muka (ke lapangan), sedangkan teorinya cukup melalui daring,” kata Wahid.
2. Terkait pembukaan sekolah, tiap daerah dijatah 25 persen jumlah SMK
Bahkan tak hanya praktik, SMK-SMK di kabupaten/kota Jatim sekarang ini sudah diizinkan buka kembali. Artinya boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Nah, Wahid mengingatkan tidak semuanya mendapat izin, sebah tiap daerah diberi jatah kuota oleh dindik.
“Sementara ini kami mengizinkan 25 persen dari jumlah SMK yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Kenapa SMK mendapat prioritas karena SMK butuh banyak praktek. Selain itu pertimbangan kami adalah anak-anak SMK ini memiliki kondisi badan yang sudah bagus. Dan juga bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik,” tukasnya.
Baca Juga: SMA/SMK di Jatim Dibuka Mulai Besok, Kecuali Surabaya dan Sidoarjo
3. PJJ dinilai tidak efektif karena temukan banyak kendala di lapangan
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim ini mengakui kalau pembelajaran jarak jauh (PJJ) menimbulkan disparitas. Selain itu banyak guru maupun siswa tidak siap dengan metode ini. “Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kreativitas dari para guru dari tenaga kependidikan, serta masyarakat termasuk siswa, agar tujuan kualitas pendidikan bisa berjalan,” jelasnya.
Saat PJJ yang menjadi persoalan diantaranya tidak semua rumah tangga memiliki smartphone. Bahkan banyak keluarga yang hanya memiliki satu smartphone. Persoalan selanjutnya adalah blank spot kondisi ini dialami daerah kepulauan dan pegunungan seperti di kepulauan Sumenep Madura, Pacitan, dan Trenggalek
Baca Juga: Gubernur Khofifah Apresiasi Mobil Listrik Buatan Siswa SMK di Madiun