Cegah Pendatang Tanpa Identitas Jelas, Risma Gelar Operasi Yustisi
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pascalebaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggalakkan operasi yustisi. Hal ini untuk mengantisipasi pendatang tanpa identitas jelas di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pun menginstruksikan, dinas terkait yakni Satpol PP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) jemput bola melakukan pendataan.
Operasi yustisi ini pun diklaim Risma mampu menurunkan jumlah warga pendatang dari luar Surabaya. "Enggak (naik), sekarang lebih relatif (turun), kan bisa dikendalikan. Karena mungkin Surabaya ketat (operasi yustisi) gitu," ujarnya saat di ruang kerja, Senin (10/6).
1. Lakukan operasi yustisi secara rutin
Dok.IDN Times/Istimewa
Operasi yustisi, lanjut Risma, di Surabaya tidak menunggu momen sebelum atau sesudah lebaran. Pihaknya selalu rutin melalukan operasi ini secara periode. "(Biasanya) kita periksa dan sweeping. (Kalau tidak punya identitas) kita temukan, kita taruh liponsos," kata Risma.
2. Jika terjaring bisa dipulangkan
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Risma menambahkan, apabila ada yang terjaring dalam operasi yustisi, Pemkot Surabaya tidak segan memulangkan kaum urban yang tidak memiliki kejelasan. Karena, ia hanya akan memberi izin warga pendatang tinggal di Kota Pahlawan yang mempunyai tujuan jelas.
"Kita pulangkan kalau gak punya identitas diyustisi. Kalau gak ada yang tanggungjawab kita gak bisa (menampung warga pendatang)," ungkap Risma.
3. Imbau miliki tujuan jelas jika ke Surabaya
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser mengimbau, kaum urban yang datang ke Surabaya harus memiliki tujuan jelas. Bisa untuk kepentingan kerja maupun pendidikan.
"Atau ikut orang tapi punya pekerjaan, tetap tujuannya jelas. Memiliki tempat tinggal yang jelas," kata Fikser.
4. Kejelasan bisa ditunjukkan dalam surat agar bisa mengajukan permohonan pindah
IDN Times/Nofika Dian Nugroho
Kejelasan itu, lanjut Fikser, harus bisa ditunjukkan dalam surat. Seperti perjanjian kerja, maupun kontrak rumah. "Selama tidak ada surat atau identitas yang jelas, permohonan pindah tidak dikabulkan. Kalau terjaring yustisi biasanya dipulangkan," tambah Fikser.
Sementara, Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan pihaknya masih melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk melakukan operasi yustisi. Rencananya, giat yustisi dilakukan, Selasa (11/6) di Kecamatan Pakis.
"Saat ini kita masih rakor untuk persiapan yustisi," tandasnya.
Baca Juga: Respons Bom Bangil, Risma Gelar Operasi Yustisi
