Bukan Partisan, Walkot Mojokerto Janji Fokus Kerja daripada Kampanye
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pasca dilantik oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengaku akan fokus memimpin kota ini. Selain berjanji akan selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), ia juga mencoba untuk tetap netral menjelang Pilpres. Maklum, Ita bukan merupakan kepala daerah yang memiliki keanggotan di partai politik.
1. Sudah kantongi nama di Pilpres
IDN Times/Gregorius AryodamarSaat disinggung sikap politiknya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ita panggilan akrab Wali Kota Mojokerto menyampaikan sudah memiliki jagoan sendiri. "Sebagai warga negara tentu punya pilihan politik," ujarnya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (10/12). Namun, ia enggan menyebut siapa presiden yang akan ia pilih nantinya.
Baca Juga: Bawa Sabu, Dua Pria Mojokerto Dihadang BNN di Tol Surabaya-Porong
2. Tidak diminta jadi Jurkam, akan profesional pimpin Kota Mojokerto
IDN Times/Ardiansyah FajarIta menekankan bahwa dirinya akan profesional memimpin Kota Mojokerto. Sebab, dari partai pengusungnya di Pilwali tidak memintanya sebagai juru kampanye (jurkam). "Tidak (diminta). Saya menjaga profesionalisme sebagai kepala daerah untuk tidak terganggu terhadap pilihan saya," katanya.
3. Berangkat dari non partai tapi diusung Golkar dan Gerindra
IDN Times/Ardiansyah FajarIta menambahkan, hingga saat ini permintaan sebagai jurkam tidak ada lantaran dia bukan kader partai politik (parpol) manapun. "Saya non partai, saya bukan kader apapun. Kalau saya diusung Partai Golkar dan Gerindra benar. Saya kader non partai," tegas perempuan yang juga aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini.
4. Komitmen terhadap anti korupsi, gandeng kejaksaan dan KPK
(Ketua KPK Agus Rahardjo) ANTARA FOTO/Aprilio AkbarSementara untuk komitmennya terhadap anti korupsi, Ita mengatakan sudah mulai melakukan kerjasama. Langkah asal yanh dilakukannya dengan menggandeng kejaksaan untuk pendampingan. "Ke depan (menggandeng) KPK juga, kita ajak kerjasama dalam setiap kebijakan yang dilakukan di (kota) Mojokerto," terangnya.
5. Koordinasi dengan legislatif, tokoh agama dan tokoh masyarakat
IDN Times/Ardiansyah FajarUntuk memenuhi itu, Pemkot Mojokerto juga berkoordinasi secara intens dengan DPRD Kota Mojokerto. "Karena partner kami. Seluruh jajaran forkompimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua saya melakukan pekerjaan di Pemkot dengan istighosah mengundang OPD, seluruh agama, dan masyarakat. Meminta bimbingan dan ridho Allah," pungkasnya.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Ini Program Prioritas Wali Kota Mojokerto yang Baru
