Beberapa Bansos Tunai Salah Sasaran, Wagub Emil: Segera Direvisi
Ketua Tim Gugus Tugas Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, dr Kohar Hari Santoso. Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Jawa Timur (Jatim) mengalami kendala. Sebab, beberapa penerima ini salah sasaran. Untuk itu pendataan ulang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama pemkot dan pemkab.
1. Langsung instruksikan revisi KPM tidak berhak
(Ilustrasi uang) IDN Times/Ita MalauKejadian salah sasaran bansos tunai ini diakui oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Namun, kesalahan hanya beberapa saja, tidak mutlak semuanya. Maka, pihaknya segera merevisi dengan cara penghapusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak berhak.
"Beberapa daerah mengusulkan penghapusan nama karena menemukan bahwa nama-nama tersebut tidak layak mendapatkan (bansos) dan langsung mengusulkan penghapusan," ujarnya saat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin malam (11/5).
2. Beberapa sudah dihapus dan segera diusulkan penggantinya
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Dalam revisi tersebut, Pemprov Jatim akan lebih ketat mengawal data yang disetorkan pemkot/pemkab. Bahkan Dinas Sosial Jatim menggandeng Pusdatin Kemensos sudah menghapus beberapa KPM yang salah sasaran.
"Kalau sudah terlanjur tercairkan akan di-pending pada periode berikutnya. Tapi insiden ini sangat minim jika dibandingkan penerim bansos yang berjumlah 1,259 juta KPM," kata Emil.
Baca Juga: Masih Diminta Data, Penyaluran Bansos di Kota Malang Belum Maksimal
3. Beberapa bansos sudah terlanjur disalurkan
Wagub Jatim, Emil Dardak. IDN Times/Ardiansyah FajarBansos tunai dari Kemensos memang sudah ada yang disalurkan melalui Himbara dan PT Pos. Namun, beberapa kepala dinas sosial di kabupaten/kota ada juga yang menahan penyalurannya untuk sementara waktu. Sebab, mereka masih perlu memperbaiki data KPM-nya.
"Sedangkan untuk bantuan yang dari provinsi, baru empat pemerintah daerah sudah siap nama dan rekeningnya," Emil menambahkan.
Hal tersebut bisa dimaklumi, mengingat banyaknya jenis bantuan dan jumlah masyarakat yang terdampak COVID-19. Mulai dari Bansos Tunai yang menyasar 1,259 juta KPM, lalu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sekitar 3,8 juta KPM, hungga bansos yang lain.
"Kalau ini tidak terstruktur akan menimbulkan potensi tumpang tindih. Namun yang sudah terdata, harus jalan dulu. Apalagi untuk yang daerah PSBB," ucap mantan bupati Trenggalek ini.
Baca Juga: Wagub Emil Dardak Inisiatif Tes Corona usai Bertemu Menteri Belanda
