APBD-P 2021 Surabaya Disahkan, untuk Seragam SD hingga Insentif
Pengesahan APBD-P 2021 Surabaya, Rabu (29/9/2021).
Surabaya, IDN Times - APBD Perubahan Surabaya tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp8,9 triliun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya, Rabu (29/9/2021). Kekuatan anggaran itu turun 10,44 persen atau sekitar Rp929 miliar, dari APBD murni 2021 yang mematok Rp9,8 triliun.
1. Tetapkan anggaran seragam untuk siswa MBR
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono. Dok. Humas Pemkot Surabaya.Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya menetapkan anggaran pembelian seragam sekitar 46 ribu siswa SD dan SMP kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Rp21,154 miliar. "Kita syukuri, dalam situasi penghematan anggaran, kita masih bisa mengintervensi bantuan seragam bagi kepentingan anak-anak didik kita,” ujarnya tertulis, Kamis (30/9/2021).
DPRD Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi juga menyepakati tambahan anggaran Rp46 miliar untuk honor RT, RW dan LPMK, menyesuaikan kenaikan beberapa bulan lalu. Juga untuk anggaran permakanan untuk warga lanjut usia, anak-anak yatim piatu dan difabel.
2. Insentif tenaga kesehatan segera dicairkan
Pengesahan APBD-P 2021 Surabaya, Rabu (29/9/2021). Lebih lanjut, Awi juga memastikan pembayaran insentif 2.832 tenaga kesehatan, baik PNS maupun non-PNS, bisa terbayar 100 persen. Karena itu ada penambahan anggaran Rp28,6 miliar. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp5,3 triliun.
“Dengan perincian, proyeksi pajak daerah Rp4,2 triliun. Kemudian total pendapatan dari retribusi Rp354 miliar. Sedang pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp164,173 miliar. Dan, PAD lain-lain yang sah Rp558,639 miliar,” jelas Awi.
Baca Juga: Respons Isu Interpelasi, Jakpro: Formula E Tidak Bebani APBD
3. DPRD sudah berikan masukan dan pengawasan
Pengesahan APBD-P 2021 Surabaya, Rabu (29/9/2021). Awi menambahkan, pimpinan dan anggota DPRD memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemkot Surabaya. Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan.
"Sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik atau masyarakat kecil,” tutupnya.
Baca Juga: APBD Perubahan Jatim Diketok, Insentif Nakes Jadi Prioritas
