2. Pengadangan disertai intimidasi

Unsplash/Gem & Lauris RK

Walhi Jatim menduga penolakan atas kampanye Greenpeace Indonesia di Probolinggo berkaitan dengan akan digelarnya G-20 Summit di Bali. Mereka menolak aksi kampanye lingkungan selama gelaran G-20 dengan dalih untuk menjaga kondusivitas dan demi lancarnya penyelenggaran.
"Berdasarkan informasi darurat dari Greenpeace Indonesia ke jaringan Jawa Timur, bahwasanya LSM lokal tadi selain mengadang juga melakukan intimidasi serta ancaman," kata Pradipta.

"Dari ban mobil yang tiba-tiba kempes, penggerudukan di penginapan sampai pemaksaan membuat pernyataan tidak akan melanjutkan aksi kampanye," dia menambahkan.

3. Kecam kejadian dan minta perlindungan

Dok. Walhi

Mendapatkan informasi tersebut, Walhi Jatim menilai bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk tindakan yang menghambat kebebasan bersuara dan berpendapat. Karena setiap orang di Indonesia ini berhak untuk menyuarakan pendapatnya di muka umum atas sebuah persoalan, khususnya lingkungan hidup.

"Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang diejahwantahkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," tegas Pradipta.

"Kami dari Walhi Jawa Timur dan LBH Surabaya mengecam kejadian tersebut dan meminta aparat keamanan negara dalam hal ini kepolisian untuk menjamin keamanan dan melindungi setiap warga negara yang melakukan aksi lingkungan termasuk dari Greenpeace Indonesia, apalagi aksi tersebut adalah aksi damai yang tidak merugikan siapapun," dia melanjutkan.

4. LSM Tapal Kuda Nusantara, ngaku tak mengintimidasi tapi tolak aksi GP

Tim Greenpeace mengaku mendapat intimidasi dan teror dari sejumlah warga tak dikenal di Probolinggo. (Dok/Greenpeace)

IDN Times pun menelusuri LSM lokal yang disebut mengadang aksi Greenpeace. Diketahui mereka tergabung dalam Tapal Kuda Nusantara (TKN). Humas TKN, Naswa Agus membenarkan bahwa pihaknya menolak aksi kampanye yang dilakukan Greenpeace. Tapi mereka menegaskan tidak melakukan intimidasi.

"Tidak ada intimidasi yang kami lakukan terhadap teman-teman LSM Greenpeace. Kami hanya meminta mereka untuk tidak melakukan aksi di (PLTU) Paiton, karena itu berhubungan dengan agenda internasional di Bali, agenda KTT G20," katanya kepada IDN Times.

"Mereka akan melakukan pergerakan memasang poster yang berisikan fitnah terhadap pemerintah Indonesia sama halnya yang dilakukan mereka di PLTU Batang Jawa Tengah, kami meminta mereka tidak melakukan hal yang sama," Naswa menegaskan.

Naswa juga menyampaikan kalau TKN tidak pernah memaksa aktivis Greenpeace membuat surat pernyataan yang berisi soal pembatalan aksi.

"Mereka tulis sendiri, mereka tanda tangan sendiri. Itu bagian dari apa yang jadi komitmen mereka untuk tidak melakukan hal yang sama ketika mereka lakukan di Jawa Tengah. Itu mereka tulis di depan kita, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan," tegasnya.

Baca Juga: Greenpeace Sayangkan Jokowi Tak Singgung Krisis Iklim di Pidato HUT RI