6.500 Sapi Jatim Terjangkit PMK, Langkah Pemerintah Bikin Meradang

Para peternak sapi merugi dengan harga murah

Surabaya, IDN Times - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meluas. Laporan yang masuk ke Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur (Jatim), ada sekitar 6.500 sapi yang terkonfirmasi positif PMK di wilayahnya. Kebijakan dan penanganan yang dilakukan pemerintah pun kian membuat peternak maupun pedagang meradang.

1. Lockdown bikin sapi dijual murah

6.500 Sapi Jatim Terjangkit PMK, Langkah Pemerintah Bikin MeradangIlustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketua PPSDS Jawa Timur (Jatim), Muthowif mengatakan, kebijakan yang dimaksud ialah lockdown atau penutupan perdagangan sapi di daerah positif PMK. Hal itu berdampak pada kerugian yang sangat besar bagi para peternak. Kerugian peternak yang kelihatan dengan nyata adalah dijualnya sapi-sapi dengan harga murah.

"Padahal peternak berharap menjelang Idul Adha bisa menjual sapi-sapinya dengan harga yang bagus dan ada keuntungan," ujarnya kepada IDN Times, Selasa (24/5/2022).

Baca Juga: Wabah PMK Serang Sapi Jatim, Mentan: Isolasi Lokal

2. Sarankan dibatasi antarprovinsi saja, kemudian geber penanganan kesehatan hewan

6.500 Sapi Jatim Terjangkit PMK, Langkah Pemerintah Bikin MeradangPemeriksaan hewan ternak. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Menurut PPSDS Jatim  pembatasan perdagangan keluar daerah ini, seharusnya dipahami pembatasan perdagangan antarprovinsi bukan pembatasan perdagangan antarkabupaten/ kota seperti sekarang yang terjadi. Di sisi lain, kinerja disnak untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan sangat lambat, bahkan tidak ada.

"Seperti untuk mendapatkan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi sangat sulit. Sehingga yang dirugikan adalah para peternak yang sudah mulai bergairah memelihara ternak," katanya.

3. Segera sampaikan keluhan dan saran dalam audiensi dengan dinas peternakan

6.500 Sapi Jatim Terjangkit PMK, Langkah Pemerintah Bikin MeradangPenanganan hewan ternak sapi di sejumlah daerah di Jatim. dok. Humas Pemprov Jatim.

Dengan kondisi ini, dia berharap disnak dan aparat keamanan adanya suatu pemahaman bersama untuk dijadikan acuan tentang pembatasan sapi keluar dari daerah asal. Apakah yang tidak boleh itu antardaerah kota/kabupaten atau antar provinsi, menurut dia pemahaman ini sangat penting dilakukan.

"Untuk mengurangi kerugian para peternak sapi yang sapi-sapinya dikawatirkan positif PMK dan para jagal di Surabaya yang bukan penghasil ternak, karena belakangan mulai kesulitan mendapatkan pasokan sapi siap potong," dia mengungkapkan.

Rencananya, PPSDS akan menyampaikan sarannya ketika audiensi dengan Disnak Jatim pada pukul 09.00 WIB, Jumat (27/5/2022) besok. "Mudah-mudahan dengan adanya dialog ada jalan keluar yang terbaik," pungkas Muthowif.

Baca Juga: FKH Unair Bikin Timsus untuk Berantas Wabah PMK di Jatim

Topik:

  • Zumrotul Abidin

Berita Terkini Lainnya