Kurangi Korupsi, KPK Minta Pemda Gunakan Sistem Pajak Online
Basaria Panjaitan saat menyampaikan sosialisasi pajak online di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (4/12/2019). IDN Times/ Alfi Ramadana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja untuk mengurangi permasalahan korupsi yang sudah sangat kronis di Indonesia. Selain terus melakukan pengusutan sejumlah kasus, KPK juga melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya untuk sektor perpajakan.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan sistem online dalam pemungutan pajak. Sistem online dinilai bisa meminimalisir kemungkinan pejabat melakukan pungutan liar bahkan bermain dengan pengusaha dengan mengemplang pajak.
1. Sistem online bisa mengurangi celah korupsi
Basaria Panjaitan menyebut bahwa sistem pajak online akan lebih transparan. IDN Times/ Alfi RamadanaUpaya yang dilakukan KPK tersebut mendapat sambutan positif. Bahkan saat pimpinan KPK, Basaria Panjaitan menyampaikan sosialisasi terkait hal tersebut, setidaknya ada seratus lebih para wajib pajak yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Basaria mengakui bahwa sistem online tersebut cukup efektif untuk bisa menutup celah korupsi. Sebab, dengan sistem online semuanya menjadi transparan.
"Transparansi ini yang menjadi kunci untuk menghilangkan praktek korupsi," jelas Basaria, Rabu (4/12).
2. Perbaikan integritas pejabat
Basaria Panjaitan saat menyampaikan sosialisasi pajak online di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (4/12/2019). IDN Times/ Alfi RamadanaSebenarnya ada misi di balik sosialisasi yang dilakukan oleh KPK tersebut. Misi tersebut adalah untuk memperbaiki integritas para pejabat. Meskipun sistem untuk melawan anti korupsi sudah bagus, tetapi jika manusianya tidak berintegritas, bisa saja korupsi tetap terjadi.
"Alat ini juga bikinan manusia. Jadi kalau manusianya tidak berintegritas tentu juga semua target yang ditetapkan tidak terwujud."
3. Sistem hanya alat
Komisi lll DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (27/11) (IDN Times/Irfan Fathurohman)Tak bisa dimungkiri bahwa sebaik apapun sistemnya, tetap tak akan berhasil tanpa integritas dari pejabatnya. Tetapi paling tidak, dengan adanya sistem online yang transparan, semia pihak bisa membantu mengawasi. Sehingga jika ada pelanggaran bisa segera dideteksi.
"Makanya sistem yang sudah bagus itu harus dibarengi dengan kejujuran dari pejabatnya," sambungnya.
4. Berharap korupsi bisa turun
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Sukma Shakti)Terlepas dari itu, sistem pajak online tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk menurunkan korupsi. Meskipun tidak mudah, namun Basaria optimis bahwa sistem yang semakin transparan tersebut bisa menurunkan korupsi lebih besar. Walaupun juga tetap harus diimbangi oleh perbaikan integritas dari manusianya.
"Kami memiliki harapan tersebut. Kalau semisal action plan yang sudah kami siapkan ini berjalan dengan baik maka bisa menurunkan angka korupsi cukup signifikan," tandasnya.
Baca Juga: Maksimalkan Pendapatan Daerah, KPK Siap Fasilitasi Sistem Pajak Online
