Comscore Tracker

Berdiri pada era Megawati, KPK "Dimatikan" Jokowi?

DPR berkali-kali ngeyel merevisi UU KPK

Jakarta, IDN Times - Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Meskipun banyak kecaman dari berbagai kalangan, pemerintah dan DPR RI tetap satu suara untuk mengesahkan revisi tersebut.

Polemik muncul ketika banyak pihak menilai kehadiran Dewan Pengawas KPK justru akan melemahkan peran lembaga antirasuah itu sendiri. Persoalannya, Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh anggota DPR RI yang notabene selama ini sering terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Publik jadi semakin ragu dengan masa depan KPK. Selama ini KPK terbukti mampu meringkus banyak "tikus-tikus" negara. Sayangnya, independensi KPK bisa diragukan seiring diketoknya revisi tersebut.

Memang masih ada jalan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (KPK). Tetapi, suara-suara minor terus bersahutan. Beberapa slogan muncul untuk mendukung KPK yang selama ini banyak menyelamatkan negara. Salah satunya slogan "KPK dilahirkan Megawati, mati di tangan Jokowi" yang mulai didengungkan para aktivis-aktivis antikorupsi.

1. KPK dibentuk pada era Megawati

Berdiri pada era Megawati, KPK Dimatikan Jokowi?ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

KPK pertama kali dibentuk pada 2002 oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Kala itu, Mega melihat kejaksaan dan kepolisian terlalu kotor. Kedua instansi penegak hukum itu dianggap tak becus untuk menangkap koruptor yang menyengsarakan rakyat. Lantaran pembubaran kejaksaan dan kepolisian kecil peluangnya, akhirnya dibentuklah lembaga independen yang fokus menangani perkara korupsi. Kita semua kemudian mengenalnya dengan KPK.

2. Sudah ada wacana pembentukan KPK sejak masa kepemimpinan Habibie

Berdiri pada era Megawati, KPK Dimatikan Jokowi?ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Ide awal pembentukan KPK sebenarnya sudah mulai muncul sejak pemerintahan Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie). Habibie saat itu mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian, Habibie mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, dan Ombudsman.

Baca Juga: Buya Syafii: KPK Wajib Dibela, Tapi Bukan Suci

3. KPK berpedoman pada lima asas

Berdiri pada era Megawati, KPK Dimatikan Jokowi?IDN Times/Vanny El Rahman

Hingga kini, KPK bertugas sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK didirikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas. Yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK juga bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

4. Sudah berulang kali DPR ingin merevisi UU KPK

Berdiri pada era Megawati, KPK Dimatikan Jokowi?IDN Times/Santi Dewi

Setelah hampir 17 tahun memerangi korupsi, polemik KPK memanas tahun ini. Penyebabnya apalagi kalau bukan revisi UU KPK. Dalam UU tersebut, ruang kerja KPK semakin sempit.

Rencana revisi UU KPK ada sejak pemerintahan Presiden keenam  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, DPR RI periode 2009-2024 pernah beberapa kali ingin merevisi namun tak pernah dilakukan.

Kemudian pada era Presiden Joko Widodo, revisi UU KPK kembali muncul. Pada 2015, DPR RI kembali mencoba merevisi UU KPK, namun tak jadi dilakukan karena Jokowi menundanya.

Tak cukup berhenti sampai di situ, tiga tahun lalu DPR RI kembali mencoba merevisi UU KPK. Saat itu, hanya fraksi Gerindra yang menolak adanya revisi UU KPK, lalu diikuti oleh fraksi PKS, dan Partai Demokrat. Karena gejolak tinggi, akhirnya Jokowi sampai turun tangan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR, dan kembali menunda revisi UU KPK.

Tahun ini wacana tersebut kembali muncul. Kali ini, DPR RI berhasil merevisi hingga mengesahkan revisi UU KPK. Bahkan, Jokowi menyetujui beberapa poin perubahan dalam UU KPK dan tidak menolak. Keputusan itu memunculkan persepsi publik bahwa Jokowi juga ikut melemahkan KPK.

5. KPK dimatikan, Jokowi tak tepati janji

Berdiri pada era Megawati, KPK Dimatikan Jokowi?(Ilustrasi pemakaman KPK) Indonesia Corrupation Watch

Revisi UU KPK yang disahkan oleh DPR RI itu disebut telah membunuh KPK. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, dengan diberlakukannya UU nomor 30 tahun 2002 yang telah direvisi, dikhawatirkan bisa membuat proses penyidikan kasus-kasus mega korupsi akan terbengkalai.

Apalagi ada aturan di dalam UU tersebut yang menyebut bahwa penyelidik dan penyidik yang bekerja di komisi antirasuah harus merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan, penyidik yang saat ini bekerja di KPK, tidak semuanya merupakan ASN. 

"Artinya, kasus-kasus yang sempat ditangani oleh penyidik KPK terdahulu bisa dianggap tidak sah, karena yang menyidik bukan penyidik yang berstatus ASN. Ini kan memang sejak awal skenario yang mau diciptakan," kata Asfinawati ketika menjawab pertanyaan IDN Times

Asfinawati juga menilai, selama ini apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mengenai upaya pemberantasan korupsi, hanya kebohongan belaka. Sebab, kendati Jokowi kerap mengatakan akan terus memperkuat KPK, faktanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah merestui revisi UU nomor 30 tahun 2002. Bahkan, Jokowi tidak ikut melibatkan KPK dalam proses diskusi untuk mengubah poin-poin di dalam UU tersebut. 

Apalagi kalau menengok kembali ke belakang pada 2014 lalu, dalam kampanyenya Jokowi menyebut akan memperkuat komisi antirasuah. Caranya, dengan menaikkan anggaran KPK setiap tahun dan menambah jumlah penyidik. Pada kenyataannya, setiap tahun anggaran KPK stagnan, bahkan mengalami penurunan. 

"Sangat tidak sesuai (dengan janji Presiden). Karena ketika berkampanye dulu kan janjinya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tapi dari pemilihan pimpinan baru dan revisi UU KPK, Presiden malah turut serta dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi," kata Asfinawati. 

Ketika ditanya masih adakah peluang bagi Presiden Jokowi untuk berubah pikiran dan tak menandatangani UU tersebut, Asfinawati menyebut secara teori bisa saja. Tetapi, pada praktiknya hal itu sulit terwujud. 

"Kita pun tahu Presiden pernah mencabut beberapa produk hukum yang pernah ia tanda tangani, tapi kalau secara hitung-hitungan sulit. Apalagi publik sudah bersuara (menentang revisi UU KPK), ribuan dosen, pemuka agama, mahasiswa sudah menyuarakan agar tidak meneruskan revisi UU KPK, tapi Presiden dan DPR tetap melanjutkannya," kata dia lagi. 

Hingga saat ini, UU yang telah disahkan di DPR itu belum diberi nomor dan diteken oleh Jokowi. Belum ada informasi kapan mantan Wali Kota Solo tersebut segera menandatangani UU nomor 30 tahun 2002 tersebut. 

Baca Juga: Demo DPR, Mahasiswa Bandung: Pimpinan KPK Terpilih Cacat Prosedural

Topic:

  • Dida Tenola
  • Faiz Nashrillah

Just For You