Comscore Tracker

Asosiasi Minta Permenperin No.3 Tahun 2021 Dihapus

Dinilai matikan industri mamin Jatim

Surabaya, IDN Times - Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional menuai polemik. Pasalnya, izin impor hanya diberikan kepada industri gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Hal ini dianggap akan mengancam sejumlah industri makan minum (mamin) gulung tikar lantaran tak dapat pasokan gula rafinasi. Mengingat, industri gula dan mamin di Jawa Timur (Jatim) berdiri setelah 2010.

1. Nilai matikan industri mamin Jatim

Asosiasi Minta Permenperin No.3 Tahun 2021 DihapusIlustrasi UMKM. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Ketua Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga (Unair), Cholichul Hadi menilai, Permenperin itu tidak mencerminkan peraturan tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional. Justru mematikan industri pengguna karena tidak memperoleh jaminan pasokan gula rafinasi.

“Industri mamin di Jawa Timur sudah lama mendapat jaminan pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang lokasinya berada di Jawa Timur," ujarnya saat Webinar Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur, Rabu (7/4/2021).

Apabila industri mamin Jatim, kata Hadi, harus mengupayakan pasokan gula rafinasi dari luar provinsi, maka biaya operasionalnya akan membengkak. Ditambah lagi, waktu yang dibutuhkan untuk suplainya lebih lama dan tidak kompetitif.

Baca Juga: 10 Bahan Makanan Pengganti Gula yang Lebih Sehat, Pernah Coba?

2. Minta Permenperin dicabut

Asosiasi Minta Permenperin No.3 Tahun 2021 DihapusIlustrasi gula pasir di pasar (IDN Times/Shemi)

Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi, Dwiatmoko Setiono (FLAIPGR) melihat Permenperin itu memaksa industri mamin pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Padahal, selama ini mereka mendapat pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010.

“Permenperin No 3/2021 selayaknya dicabut karena tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri," katanya.

"Malah menyebabkan kerugian pada industri pengguna karena kesulitan pasokan gula rafinasi dan membengkaknya biaya operasional. Kerugian ini belum terhitung dengan berhentinya dampak ikutan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini,” dia menambahkan.

3. Sebab terkesan dipaksakan

Asosiasi Minta Permenperin No.3 Tahun 2021 DihapusIlustrasi gula pasir. Pexels.com/ Pixabay

Senada dengan Dwiatmoko, Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI), Kiai Muhammad Zakki juga meminta Permenperin dicabut. Karena peraturan itu menjadi pemicu awal industri gula bergolak dan suplainya di Jawa Timur tidak hanya langkah melainkan kosong.

"UMKM runtuh semua, industri makanan dan minuman di Jatim kesulitan suplai," tegasnya.

Permenperin Nomor 3 Tahun 2021, lanjut Kiai Zakki, terkesan dipaksakan. Terlebih Presiden Joko 'Jokowi' Widodo bercita-cita memulihkan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. "Itu bertentangan Perpres nomor 10 tahun 2021, yang intinya bahwa industri gula adalah sektor terbuka bagi investasi," tegasnya.

Pemaksaan itu menimbulkan ketidakadilan bagi UMKM dan indusrti. Dia khawatir akan muncul monopoli, oligopoli, keberpihakan, dan menimbulkan persaingan. Selain itu, Permenperin juga mematikan dan membatasi industri lokal untuk berkembang.

Baca Juga: 5 Dessert Ini Semakin Lezat dengan Tambahan Gula Bubuk, Ngiler Banget!

Topic:

  • Faiz Nashrillah

Berita Terkini Lainnya